TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengingatkan anak buahnya di Kementerian Sosial unntuk menghindari praktik korupsi.
Menurut Gus Ipul, pesan ini disampaikannya sejak awal memimpin Kemensos.
Baca juga: Gus Ipul Pastikan Program Makan Bergizi Tidak Pengaruhi Anggaran Kemensos
Hal tersebut diungkapkan oleh Gus Ipul dalam wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (10/1/2024).
"Dari awal saya sudah sampaikan sama mereka. Mari kita pensiun, urusannya juga pensiun. Pensiun, urusannya pensiun. Tapi kita pensiun, urusannya belum pensiun," kata Gus Ipul.
Baca juga: Gus Ipul Ungkap Sosok Asli Presiden Prabowo: Tidak Galak dan Terbuka untuk Diskusi
"Dari awal saya masuk ke Kementerian Sosial itu yang pertama saya pesankan kepada teman-teman di sini bahwa Presiden menginstruksikan saya dan Pak Wamen untuk tidak korupsi," tambahnya.
Selain itu, Gus Ipul juga meminta jajarannya untuk mengingatkannya jika ada potensi penyimpangan.
Gus Ipul mengatakan terdapat tantangan dalam menangani Kemensos.
Dirinya mengungkapkan terdapat sejumlah kasus yang pernah membelit Kemensos di masa lalu.
"Karena ya disini ada sejarah-sejarah. Sejarah-sejarah. Sejarah-sejarah itu saya banyak yang mengingatkan juga. Di Kementerian Sosial ini ngurusi rakyat kecil, tapi tata kelolanya kurang baik. Banyak jebakan-jebakan batman, segala macam itu diingatkan," katanya.
Sekjen PBNU ini mengatakan hidup akan tenang jika menghindari praktik korupsi.
Hal tersebut yang ditekankan Gus Ipul ke anak buahnya.
"Saya insyaallah niat saya membantu presiden, arahan-arahan presiden saya laksanakan. Insyaallah kalau kita nggak punya niat untuk menyelewengkan jabatan, tidak korupsi. Insyaallah nanti tidurnya nyenyak gitu aja semua," pungkasnya.
Baca juga: Gus Ipul Sebut Data Tunggal Sosial Ekonomi Akan Jadi yang Pertama di Bawah Kepemimpinan Prabowo
Selain wejangan untuk menjauhi korupsi, Gus Ipul juga meminta jajarannya untuk fokus membantu masyarakat.
Dirinya mengatakan upaya tersebut dapat diwujudkan dengan tata kelola yang baik
"Prosedur pelayanan publiknya harus transparan. Semua harus kita perbaiki. Tata kelola yang memang menjadi ukuran bagaimana sebuah kementerian itu dinilai baik. Itu semua harus kita penuhi dulu," pungkasnya.