Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera sepakat jika pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto digelar sebagai langkah awal rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.
Menurut Mardani, para elite perlu untuk saling bertemu untuk menyamakan persepsi dalam membangun bangsa.
"Kalau menurut saya pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu baik. Elite bertemu menyamakan persepsi itu baik, tapi elegan ketika dalam pertemuan itu juga tidak mengajarkan," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Namun, Mardani menekankan pertemuan tersebut jangan dipandang menjadi sekadar kesempatan bagi oposisi untuk menyatakan mendukung pemerintah.
Baca: Kronologis Acara Pernyataan Sikap Relawan Prabowo yang Berakhir Ricuh
Baca: Prabowo, Ahok, dan Anies Diprediksi Bisa Ikut Pilpres 2024 Mendatang
Ia mencontohkan pertemuan antara Presiden PKS Sohibul Iman dan Presiden Jokowi pada 2015.
Saat itu, kata Mardani, Sohibul menyatakan bahwa PKS akan tetap berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi yang kritis terhadap pemerintah.
"Kita bisa menyampaikan bahwa kami berbeda pendapat. Saya pernah diajak oleh Pak Sohibul Iman bertemu dengan Pak Jokowi 2015," kata Mardani.
"Pernyataan pertama Pak Iman itu, 'Pak Jokowi kami PKS tetap di luar pemerintahan kami akan kritis dan konstruktif. Kalau Bapak benar kami dukung, kalau salah kami akan koreksi'. Nah jadi wajar," ucapnya.
Pertemuan Jokowi
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dua hari melakukan pertemuan dengan tim yang telah membantunya dalam kontestasi Pilpres 2019.
Senin (1/7/2019) kemarin, Jokowi mengundang tim kuasa hukum yang berhasil memenangkan dirinya bersama cawapres Ma'ruf Amin dalam sidang sengketa hasil Pilpres.
Pada malam ini, Selasa (2/7/2019), Jokowi mengundang seluruh pimpinan Tim Kampanye Daerah (TKD) ke Istana Kepresidenan Bogor.
Dimana, agenda selanjutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu, akan bertemu dengan seluruh ketua umum partai Koalisi Indonesia Kerja.
Menurut Wakil Ketua TKN Arsul Sani yang turut menghadiri pertemuan tim kuasa hukum dan TKD dengan Jokowi, menyampaikan, dalam pertemuan tersebut tidak membahas persoalan kabinet pemerintahan ke depan.
Namun, tidak menutup kemungkinan setelah adanya pertemuan-pertemuan tersebut dan akan disusul dengan ketua umum partai politik pendukungnya, Arsul menyakini Presiden Jokowi baru membahas susunan kabinetnya mendatang dalam waktu dekat.
"Pertemuan dengan pimpinan partai politik, kapan harinya atau tanggalnya akan diberitahu kemudian, karena Pak Jokowi banyak tugas sebagai kepala pemerintahan, para ketua partai juga punya agenda yang sudah terjadwal," tutur Arsul di depan Istana Bogor.
Menurut Arsul, persoalan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, tetapi jika masing-masing pribadi dari lingkup TKN mengusulkan nama yang patut dipertimbangkan menjadi menteri maka hal tersebut sah-sah saja.
"Mengusulkan nama ya boleh saja, itu kan tidak dilarang," ucap Arsul.
Baca: Perbandingan Durasi Pertemuan PM Shinzo Abe dengan Kepala Negara Lain, dengan Jokowi Hanya Semenit
Lebih lanjut Arsul mengatakan, tugas TKN sebenarnya sudah selesai karena telah berhasil membawa Jokowi-Ma'ruf memenangi Pilpres 2019 yang ditandai dengan ditetapkannya pasangan nomor urut 01 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
"Kalau soal hal-hal yang terkait, katakanlah kabinet atau calon-calon anggota kabinet atau ikut melihat rekamjejak (calon menteri) itu bukan porsi TKN untuk berkontribusi," tutur Arsul.