Baca tanpa iklan
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan, jajarannya siap bekerja sama dengan Bulog untuk menjaga pasokan beras dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Kami menyiapkan karpet merah untuk Bulog. Meski saya sadar bahwa kebijakan ini akan menuai kritik masyarakat khususnya para pelaku pasar dan para penerima bantuan yang selama ini sudah menerima beras dengan kualitas baik,” kata Mensos saat membuka Rapat Koordinasi Program Penanganan Fakir Miskin Penyaluran Bantuan Sosial Pangan “6T” untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, di Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Meski demikian, kata Mensos, dirinya percaya bahwa ada komitmen ke depan bahwa Bulog akan menyalurkan beras berkualitas ke E-Warong, sehingga kepercayaan masyarakat kepada BPNT tetap terjaga. Kemudian juga perlunya penjangkauan Rumah Pangan Kita (RPK) khusunya di lokasi dimana E-Warong belum ada. RPK merupakan mitra Perum Bulog serta jaringan outlet penjualan pangan pokok.
Dalam kegiatan rakor di atas, hadir Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso beserta jajarannya. Kemudian juga para pejabat Eselon I, Eselon II, sejumlah pejabat struktural dan staf Kementerian Sosial.
Adapun peserta kegiatan Rakor ini terdiri dari berbagai pihak di antaranya dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, TNP2K, Bappenas, Himbara, serta para kepala dinas sosial provinsi se-Indonesia.
Selanjutnya Mensos menyatakan, pemerintah sedari dulu menyadari pentingnya upaya melindungi masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar pangan.
“Berbagai upaya perlindungan tersebut dapat terlihat dari lahirnya berbagai program antara lain raskin, rastra, hingga BPNT,” kata Mensos.
Transformasi satu program ke program lain, kata Mensos, ditujukan untuk membangun sistem perlindungan yang lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan.
“Di lain pihak, bantuan pangan khususnya beras, menjadi perhatian penting karena beras memberikan kontribusi terbesar terhadap Garis Kemiskinan, yaitu 19,54 di perkotaan dan 25,51 di pedesaan,” kata Mensos.
Di masa lalu, masyarakat juga dihadapkan pada berbagai masalah dalam program bansos pangan, terutama terkait kualitas beras. Mengutip survey World Bank (2012 & 2014), KPK (2014), kata Mensos, ditemukan berbagai masalah dalam pelaksanaan program, antara lain: ketidaktepatan sasaran, ketidaktepatan kuantitas beras yang diterima dan kualitas beras yang buruk.
Masyarakat sendiri selama ini merasakan kepuasan terhadap layanan BPNT. Mengutip survey MicroSave (Januri 2017), Mensos menekankan, menunjukkan adanya kepuasan masyarakat terhadap BPNT.
“Terhadap BPNT, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tingkat kepuasannya mencapai 96 persen. Dan tingkat kepuasan E-Warong sebesar 89 persen. Mereka menyatakan BPNT mudah serta nyaman” kata Mensos.
Hasil positif lain yang diformulasikan oleh MicroSave adalah, BPNT menyediakan bahan pangan berkualitas premium dan memberikan kemudahan akses terhadap e-warong; BPNT memberikan peluang usaha bagi pengusaha mikro, terutama perempuan (68 persen).
BPNT juga dinilai membantu meningkatkan inklusi keuangan di tengah masyarakat miskin. Sebanyak 87 persen KPM mengakui baru pertama kali memiliki rekening bank dengan adanya KKS.
“BPNT merupakan program yang bersifat terbuka, sehingga semua kalangan dapat berpartisipasi dalam program ini. Kami yakin, upaya pengentasan kemiskinan akan semakin akseleratif, manakala partisipasi publik dibuka seluas-luasnya,” kata Mensos.
Peran Bulog
Mensos juga sependapat dengan pernyataan Budi Waseso bahwa dalam pemenuhan bansos pangan, khususnya beras untuk BPNT, dilakukan dengan menghindarkan dari adanya monopoli. “Sebab, bank sendiri menyalurkan bantuan langsung ke rekening KPM,” kata Mensos.
Dalam kesempatan ini, Mensos kembali membuka diri terhadap peran lebih banyak dalam penyaluran BPNT di 514 kabupaten/kota di tahun 2019 ini. “Yakni melalui kerja sama dengan e-warong yang sudah ada (e-warong Kube, agen bank, dan RPK mitra Bulog) sebagai penyalur/pemasok bahan pangan, baik beras maupun telur terutama di daerah-daerah non penghasil beras,” kata Mensos.
Hal ini juga dapat membantu percepatan pendistribusian stok beras yang dimiliki Perum Bulog. “Melalui strategi manajemen pemasaran yang dimiliki, saya yakin Perum Bulog dapat berperan lebih optimal dalam penyaluran BPNT sesuai dengan prinsip 6T,” kata Mensos.
Di bagian lain, Direktur Jenderal Penangan Fakir Miskin Andi ZA Dulung menyatakan, sampai 4 Juli 2019, realisasi Bansos Rastra sudah disalurkan 288 ribu ton beras (97,7 persen) kepada 2,9 juta KPM di wilayah kabupaten/kota penerima program Bantuan Sosial Rastra.
“Kemudian, sebanyak 11,9 juta KPM sudah menerima dana bantuan BPNT-nya dan 89,9% di antaranya sudah memanfaatkan dana bantuannya,” kata Andi.
Namun demikian, beberapa daerah masih memiliki kendala dalam penyaluran Rastra. Yaitu Kubu Raya (Kalimantan Barat) terkendala dengan data wilayah administratif desa yang hilang yang berakibat anomali distribusi data di desa lainnya. Kutai Barat dan Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Manggarai, dan Manggarai Timur (NTT) terkendala dengan cuaca dan armada yang terbatas.
“Kemudian di Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Membramo Tengah, Tolikara, Puncak Jaya, Yalimo, Nduga, Lani Jaya, dan Puncak (Papua) terkendala akses geografis dan transportasi,” kata Andi.
“Kendala-kendala ini perlu menjadi perhatian, karena menyangkut hak keluarga miskin dan rentan sebagai warga negara Indonesia yang menjadi tanggungan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Andi.(*)