Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi terkait usulan DPR RI terkait kenaikan gaji anggota TNI, Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu mengatakan dirinya senang mendengar hal tersebut.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa anggota TNI adalah tentara rakyat.
Karena itu menurutnya, anggaran bagi program yang berkaitan dengan rakyat tetap harus diutamakan.
"Kalau kita senang-senang aja. Tapi ingat, TNI tentara rakyat. Lihat dulu rakyatnya, kalau rakyatnya udah mampu, sudah bagus, nggak apa-apa. Tetapi kalau rakyatnya masih susah hidupnya, biar aja dulu. Kita tentara rakyat, jangan dipaksa-paksa. Rakyat dulu nomor satu," kata Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta Pusat pada Selasa (9/7/2019).
Ia menjelaskan, kebijakan pemerintah Indonesia di sektor pertahanan tidak sama dengan negara India yang memprioritaskan anggaran, khususnya di bidang persenjataan.
Baca: Bukan UI, ITB dan UGM, Ini Dia 10 PTN Paling Diminati Calon Mahasiswa SBMPTN 2019
"Jadi kita bukan seperti India ya. India itu, karena dia ada musuhnya. Persenjataannya itu alat perangnya itu nomor dua setelah Cina. Jadi senjata-senjata terus. Kalau kita baru punya beberapa, dia sudah punya ratusan (senjata). Tentara rakyat tidak boleh begitu. Rakyat dulu. Sejahterakan rakyat, baru tentara. Perang juga tidak ada kok perang besar-besaran," kata Ryamizard.
Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bakal mempertimbangkan permohonan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI soal kenaikan gaji pokok TNI.
Baca: Pemulangan Habib Rizieq Shibab Jadi Syarat Rekonsiliasi Prabowo dengan Jokowi
Sri Mulyani mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalitas bagi aparat penegak hukum.
"Saya akan berikhitiar terus dalam meningkatkan profesianlisme tidak hanya TNI, Polri dan aparat penegak hukum secara umum dan seluruh birokrasi," ujar Sri Mulyani ketika ditemui di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (8/7/2019).
Baca: Anggota TNI Boleh Daftar Seleksi Calon Pimpinan KPK, Ini Persyaratannya
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun mengaku telah menyampaikan hal ini kepada Presiden Joko Widodo pada rapat kabinet paripurna di Istana Bogor.
Pertimbangan kenaikan gaji ini akan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara dan kebutihan dari institusi yang bersangkutan.
"Seperti disampaikan dalam sidang kabinet, merupakan bagian penting dalam membangun birokrasi dan aparat istitusi publik yang baik, jadi nanti akan kita lihat dari sisi keuangan negara maupun dari sisi bagaimana skenario untuk membangun institusi yang baik," ujar dia.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Hadi Wahyu Sanjaya, meminta pemerintah menaikkan gaji pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 2020.
Sebelumnya, pemerintah diminta oleh Badan anggaran (Banggar) dewan perwakilan rakyat (DPR) untuk menaikkan gaji pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk periode 2020.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja pemerintah dengan Banggar DPR saat pengesahan postur RAPBN 2020 di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/7/2019).
"Panja mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dalam jangka panjang, lewat kenaikan gaji pokok," kata Hadi.
Hadi mengatakan, kenaikan gaji diperlukan untuk peningkatan taraf hidup TNI.
Selain itu, pemerintah juga didorong untuk untuk menyediakan perumahan yang layak untuk TNI.
Lebih lanjut, Hadi mengatakan kegiatan belanja pemerintah pusat harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja dalam menstimulasi perekonomian, kesejahteraan dan mendorong penghematan fiskal melalui aspek aparatur, aspek efisiensi kualitas dan kredibilitas belanja program prioritas dan agenda strategis.