Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahan RI Ryamizard Ryacudu menanggapi terkait rencana pemulangan ratusan WNI simpatisan ISIS yang terjebak di Suriah ke Indonesia.
Ia mengatakan, jika mereka ingin kembali ke Indonesia harus berjanji secara tertulis dan lisan untuk berjanji setia pada Pancasila.
"Janji dulu dong, janji dulu. Kalau di sini mau jadi ISIS tidak usah saja. Kalau di sini dia mau insyaf jadi orang baik-baik ya tidak apa-apa. Mau anak kecil atau perempuan janji dulu tidak begitu lagi. Kalau melanjutkan perjuangan di sini kan bahaya dong," kata Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta Pusat pada Selasa (9/7/2019).
Terkait proses untuk pengambilan sumpah setia tersebut sebelum kembali ke Indonesia, Rymaizard bahkan mengatakan jika diperlukan pemerintah bisa ke Suriah untuk melakukan hal tersebut.
"Bila perlu kita datang ke situ," tegas Ryamizard.
Ia pun menegaskan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berperikemanusiaan namun begitu, mereka tetap harus berjanji dan sumpah setia pada Pancasila dan NKRI.
Baca: Vonis 3 Tahun Penjara untuk Bahar bin Smith
"Kita ini bangsa yang berperikemanusiaan. Tapi kalau orang-orang itu datang langsung ngebom sana ngebom sini rusak nanti. Tidak boleh. Janji dulu tidak berbuat macam-macam," kata Ryamizard.
Diberitakan sebelumnya, Warga Negara Indonesia (WNI) simpatisan ISIS di wilayah konflik Irak dan Suriah berniat kembali ke tanah air.
Baca: Pemulangan Habib Rizieq Shibab Jadi Syarat Rekonsiliasi Prabowo dengan Jokowi
Merespon itu, Pemerintah bakal menggelar rapat terpadu dengan beberapa sektor sebelum memulangkan mereka.
"Harus dirapatkan dulu dari berbagai sisi. Dari sisi Kemenkopolhukam dari sisi ketenagakerjaan, sisi Kementerian Sosial dan seterusnya. Itu belum dirumuskan," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Senin (24/6/2019) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Moeldoko menjelaskan rencana pemulangan WNI yang menjadi simpatisan ISIS ini tidak bisa dilakukan secara parsial.
Menurut dia, seluruh kementerian terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus duduk bersama membahas ini.
Tidak hanya itu, diungkap Moeldoko, harus ada pendampingan dan pemantauan kepada WNI yang menjadi simpatisan ISIS setibanya di Indonesia.