Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah partai politik (parpol) terang-terangan menuntut jatah kursi menteri di Kabinet Kerja Jilid II, Presiden Jokowi.
Lantas bagaimana respon dari Presiden Jokowi menggapi banyaknya permintaan posisi menteri tersebut?
"Ya tidak apa-apa, mau minta 10, mau minta 11 mau minta 9 kan gak papa. Wong minta aja," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla mengatakan keinginan sejumlah parpol itu merupakan hal wajar.
Baca: Jokowi Ngaku Sudah Kantongi Nama-nama Calon Menteri
Ini karena parpol tersebut sudah memberikan dukungan kepada capres pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
Jusuf Kalla atau JK menegaskan partai boleh saja meminta jatah elit di 33 kementerian dan sejumlah lembaga pemerintah non-kementerian.
Tapi jangan lupa, bahwa keputusan pengisian posisi menteri di pemerintahan adalah hak prerogratif Presiden Jokowi.
Pascaditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, kini Jokowi-Ma'ruf Amin punya pekerjaan rumah yakni menyusun nama menteri di Kabinet Kerja Jilid II.
PKB Minta 10 Menteri
Sebelumnya diberitakan, Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan minta jatah kursi menteri partainya dengan Nahdlatul Ulama (NU) dalam kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jilid II, dipisah porsinya.
"Karena memang kan PKB itu dilahirkan oleh NU tapi kan PKB bukan NU, tentu itu suatu yang terpisah," kata Daniel dalam diskusi Polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).
Menurutnya, baik NU maupun PKB sama-sama bekerja keras dalam kampanye memenangkan Jokowi-Maruf pada Pilpres tahun ini.
Sehingga merupakan hal wajar jika keduanya mendapat porsi bagian dalam struktur kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jilid II.
"Karena NU kan juga menjadi bagian yang sangat bekerja keras kemarin sehingga itu dua hal yang berbeda," ungkap Daniel.