Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang lanjutan terdakwa kasus dugaan perusakan barang bukti sekaligus mantan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono atau Jokdri kembali digelar, Senin (15/7/2019).
Agenda sidang hari ini adalah replik atau tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas nota pembelaan atau pledoi dari pihak Jokdri secara pribadi dan tim penasehat hukumnya yang dibacakan, Kamis (11/7/2019).
Sidang dengan agenda replik tersebut rencananya akan digelar pada pukul 14.00 WIB.
Namun hingga pukul 14.30 WIB belum tampak tanda-tanda sidang akan dimulai.
Ruang sidang HM Ali Said SH di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tempat perkara Jokdri biasa digelar juga masih tampak sepi.
Baca: 3 Besar Dompet Digital Indonesia Untuk Transaksi Ritel, Transportasi dan Pengiriman Makanan Online
Baca: Habis Cekcok Dengan Pacar Hamdika Menabrakkan Diri di Kereta
Baca: Ketekunan Nenek Rosmawati, Menabung 25 Tahun Hingga Mewujudkan Mimpinya Berangkat ke Tanah Suci
Baca: Wanita Ini Lepas Pakaian Dalam demi Bisa Duduk di Kereta tapi Tak Seorang Pun yang Berikan Kursinya
Namun pada pukul 16.00 WIB Joko Driyono telah masuk ke ruang sidang dan Jaksa Penuntut Umum Sigit Hendradi mulai membacakan tanggapannya atas pledoi Joko Driyono dan tim penasehat hukumnya.
Pada sidang pembacaan nota pembelaan, Kamis (11/7/2019) lalu, tim penasehat hukum Jokdri membacakan pokok-pokok pembelaan dari 169 halaman pledoi yang disiapkannya.
Dalam permohonannya, tim PH terdakwa meminta kepada majelis hakim memutus dengan empat amar.
Pertama menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam semua pasal yang tertera dalam dakwaan dan tuntutan JPU.
Kedua menyatakan membebaskan Joko Driyono dari segala dakwaan dan tuntutan serta mengembalikan hak dan harkat serta martabatnya pada keadaan semula.
Ketiga menyatakan segala barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak.
Keempat membebankan biaya perkara kepada Negara.
Usai sidang, anggota Tim Penasehat Hukum Jokdri, Mustofa Abidin, berkeyakinan tidak ada satu pasal pun yang ada dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang terbukti dan bisa dikenakan ke kliennya.
“Karena menurut kami, tidak ada satu pasal pun yang ada dalam dakwaan yang bisa dikenakan kepada klien kami. Karena itu menjadi penting kami ulas, selain fokus pada pasal yang digunakan dalam tuntutan JPU,” kata Mustofa usai sidang di PN Jakarta Selatan pada Kamis (11/7/2019).
Baca: Tanggapan Santai Hotman Paris Saat Tahu Akan Dilaporkan Pablo Benua atas Dugaan Pencemaran & Fitnah
Usai pembacaan pledoi, JPU Sigit Hendradi mengatakan akan mengajukan replik atau jawaban atas nota pembelaan Jokdri dan Penasehat Hukumnya pada sidang lanjutan, yang diagendakan pada Senin (15/7/2019).
Majelis hakim pun mengabulkan permintaan tersebut.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa kasus dugaan perusakan barang bukti yang juga mantan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono atau Jokdri dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan penjara.
Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Sigit Hendradi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, (4/7/2019).
Dalam persidangan, Sigit menilai Jokdri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja merusak, membikin tidak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang berwenang, akta-akta, surat-surat, atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum terus menerus atau untuk sementara waktu disimpan yang masuk tempat kejahatan dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu.
Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 235 jo pasal 233 Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang perusakan barang bukti.
"Menuntut majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 tahun 6 bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa," kata Sigit membacakan tuntuannya di persidangan.
Dalam tuntutannya, Sigit mempertimbangkan tiga hal yang meringankan Jokdri antara lain berterus terang, bersikap sopan, dan belum pernah dihukum.
Sedangkan hal yang memberatkan yakni mempersulit penyidikan yang ditangani Satgas Anti Mafia Bola.
Sebelumnya, dalam dakwaan JPU, Sigit menerangkan Jokodri menyuruh anak buahnya merampas barang-barang di tempat yang sudah dipasang garis polisi.
Barang-barang tersebut antara lain berupa DVR Server CCTV dan satu unit Laptop merk HP Note Book yang diambil di ruangan Kantor PT Liga Indonesia, Gedung Rasuna Office Park (ROP) D0-07 di Jalan Taman Rasuna Timur Menteng Atas Setiabudi Kuningan Jakarta Selatan.
Selain itu Jaksa juga menuntut Jokdri membayar biaya perkara sebesar Rp 5 ribu.
"Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5 ribu," kata Jaksa.
Surat tuntutan tersebut dibacakan dan ditandatangani oleh tim penuntut yakni Sigit Hendradi dan Mas Diding Eki.