Jika tidak, Amien khawatir parlemen hanya akan menjadi pemberi stempel kebijakan-kebijakan pemerintah.
"Kalau demokrasi tanpa oposisi itu demokrasi bohong-bohongan. Jadi demokrasi bodong. Wong demokrasi kok enggak ada oposisi gitu," papar Amien.
"Apa gunanya dulu bertanding ada dua pasangan capres-cawapres, ujung-ujungnya kemudian lantas bagi-bagi, padahal maksudnya supaya ada alternatif, ada perspektif lain yang dikerjakan petahana itu," lanjut dia.
Amien Rais Ingatkan PAN Tidak Balik Badan
Amien Rais yakin Presiden Joko Widodo sangat paham bahwa pemerintahan yang baik memerlukan kontrol yang kuat di DPR.
"Pak Jokowi itu 'mudeng' demokrasi," ujar Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais ketika ditemui di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).
Artinya, Presiden Jokowi diyakini menghendaki adanya oposisi sebagai kekuatan penyeimbang pemerintahan.
Amien pun mendorong PAN untuk tetap konsisten berada di luar pemerintahan serta tidak balik badan bergabung ke partai politik koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Sama, (PAN) jangan sampai bergabung (ke koalisi pendukung pemerintah)," ujar Amien.
Akan aneh apabila partai-partai politik yang selama tahapan Pemilu 2019 mengkritik petahana, namun tiba-tiba mendukung pemerintah.
Ia menekankan, berada di oposisi bukanlah hal yang negatif bagi perkembangan demokrasi di Tanah Air.
"Demokrasi itu ada mekanisme check and balance. Jadi eksekutif melangkah dengan macam-macam langkah eksekutifnya itu, itu lantas yang check and balance namanya parlemen," ujar Amien.
"Nah kalau parlemen sebagian besar sudah jadi tukang cap stampel atau juru bicaranya eksekutif itu artinya lonceng kematian bagi demokrasi," lanjut dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Gabung ke Koalisi Jokowi atau Oposisi, Gerindra Tunggu Rakernas