Baca tanpa iklan
Inilah kabar politik terkini, Surya Paloh berpesan ke Jokowi, Airlangga melobi, Tsamara puji Faldo Maldini
TRIBUNNEWS.COM - Kabar politik terkini masih hangat dalam persoalan pasca Pilpres 2019 hingga terkait jabatan kursi lembaga konstitusi.
Berita datang dari ungkapan Surya Paloh berpesan kepada Jokowi, Airlangga Hartarto telah melobi hingga Ketua DPP PSI, Tsamara Amany memuji politikus PAN, Faldo Malddini.
Sejumlah fakta tersebut dirangkum Tribunnews.com dalam kumpulan kabar politik terkini.
Baca: Kabar Terkini Gempa Halmahera: Korban Tewas Jadi 6 Orang, Akses Rusak Berat, Status Tanggap Darurat
Inilah kabar politik terkini dalam persoalan pasca Pilpres 2019 hingga terkait jabatan kursi lembaga konstitusi dihimpun dari berbagai sumber:
1.Surya Paloh pesan ke Jokowi
Mengutip dari TribunnewsBogor.com, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan Presiden Jokowi untuk tetap jadi dirinya sendiri.
Ia juga memuji seorang Jokowi yang apa adanya dan bisa membedakan antara kawan dan lawan.
Hal itu disampaikan oleh Surya Paloh pada pidato politik dalam acara Sekolah Legislatif Partai Nasdem, Selasa (16/7/2019).
"Bapak Jokowi, betapa berbesar hatinya kami, bersukacitanya kami, untuk ketiga kalinya presiden RI, sebagai presiden RI, datang ke tempat kita ini. Luar biasa, sebuah penghargaan yang diberikan kepada kita, partai nasdem. Inilah yang saya katakan hebatnya seorang Jokowi dari Solo sana, yang mampu merebut hati kita, yang mampu membuat kita seluruh partai nasdem ini cinta kepada seorang Jokowi," kata Surya Paloh dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube metrotvnews, Rabu (17/7/2019).
Ia juga menyampaikan beberapa harapan untuk Jokowi yang saat ini sudah terpilih sebagai presiden kembali.
"Tetaplah seperti Jokowi dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, berani mengambil keputusan dan berani untuk tidak populer, dan berani memisahkan siapa kawan maupun lawan," katanya disambut tepuk tangan oleh para anggotanya.
Selain itu, Surya Paloh juga menyebut kalau konsekuensi dari kehidupan ini yakni kita tidak mungkin menyenangkan semua pihak.
"Ada yang menang, ada yang kecewa, di dalam sebuah pertandingan ada yang pemenang ada juga yang kalah, inilah konsekwensi kehidupan ini," katanya.
Untuk itu kata dia, Jokowi memerlukan sahabatnya, institusi partai politik yang memang konsisten perbuatan dan ucapan, berani hidup dan berani mati.
Ia juga mengaku bangga dan terharu dengan Visi Indonesia yang disampaikan Jokowi beberapa waktu lalu.
"Tentang bagaimana seorang presiden terpilih menyampaikan visi. Jujur pak jokowi, saya terharu dan kami semua bangga, kami tidak salah," tandasnya.
Meski begitu, ia mengingatkan Jokowi agar mewaspadai orang-orang yang benar-benar tulus atau hanya mencari kepentingan sendiri.
"Kami tahu ini adalah masa-masa yang tidak mudah bagi Pak Jokowi, sedang menimang-nimang, matut-matut diri, terima-terima masukan, ada yang tulus, ada yang barangkali hanya lips service, ada yang hanya menjadi oportunis, ada yang cari-cari masalah untuk mengambil kepentingan sendiri," jelasnya.
Ia juga mengatakan kalau hal itu adalah lumrah dan logis dalam perjalanan kehidupan ini, itulah hukum dunia.
"Tapi apa yang diperlukan? Jagalah siapa yg berani mengatakan Jokowi masih memerlukan kelebihan-kelebihan tambahan, siapa yang mengatakan Jokowi kali ini kurang tepat, kurang bijaksana, sambutlah itu, karena pasti orang-orang seperti itu adalah sahabat sejati. Itu jauh lebih berarti dan penting, daripada ucapan manis tapi tidak indah dan konsisten dalam hatinya," jelasnya.
Surya Paloh juga menegaskan, Nasdem ingin mengawal kepemimpinan Pak Jokowi 5 tahun ke depan.
"Kalau bapak anggap penting Nasdem di kabinet, tempatkan. Tapi sebaliknya ketika bapak rasa sudahlah ini pembantu-pembantu saya wakil dari Nasdem nih sontoloyo, jangan kasih apa-apa Nasdem itu Pak," tegasnya.
Ini videonya :
2. Faldo tak militan lagi dukung Prabowo
Mengutip dari TribunewsBogor.comp, olitikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini mengatakan kalau dirinya akan terus berjalan di jalan yang ia yakini.
Hal itu disampaikan oleh Faldo Maldini saat menjawab pertanyaan Rosiana Silalahi dalam acara Rosi di Kompas TV pada Rabu (17/7/2019), bahwa dirinya sudah tidak militan lagi mendukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
Faldo Maldini tampak menyorot soal kebohongan yang dilakukan 02 saat pengajuan di Mahkamah Konstitusi.
"Karena yang saya bilang adalah konstitusi, orang berpikir begini mba, tok tok tok gugatan 02 diterima, Prabowo Presiden," kata dia.
Padahal menurut Faldo Maldini, tugas MK di konstitusi bukan seperti itu.
"Tugas MK ketika tok tok tok gugatan diterima, pemungutan suara ulang," jelasnya.
Faldo Maldini mengatakan, fakta itu ternyata masih tidak disadari oleh sebagian besar orang.
Sehingga ia merasa wajib untuk menyampaikannya kepada masyarakat.
"Bahkan banyak banget yang nggak sadar ini, saya merasa saya harus menyampaikan ini, itu ada beban moral sebagai politisi saya harus menyampaikan konstitusi," katanya.
"Meskipun itu banyak dikritik?," tanya Rosi.
Mendengar pernyataan itu, Faldo Maldini pun mengaku tak takut kehilangan pendukung untuk sesuatu yang ia yakini benar.
"Saya tidak takut kehilangan pendukung, karena tugas saya bukan untuk membahagiakan orang, tugas saya adalah menjaga konstitusi, tugas politisi itu adalah memastikan konstitusi itu ada," bebernya.
"Nah oleh karena itu menurut saya, yang jadi trigger dan keresahan pribadi, kenapa membuat video seperti itu, orang pasti berpikir Faldo cari sensasi," jelasnya lagi.
"Atau Faldo siap-siap lompat pagar?," tanya Rosi.
Faldo Maldini pun menyampaikan kalau hal itu sangat jauh sekali dari pemikirannya.
Tak hanya itu, Faldo Maldini juga tidak ingin membohongi para pendukungnya yang mana nanti akhirnya malah menimbulkan kekecewaan.
Ia kemudian mengulang lagi sidang di MK yang mana menurutnya, seharusnya kubu 02 jujur sejak awal soal saksi yang tidak mereka miliki.
"Justru yang saya lakukan, kita harus introspeksi, kita harus ngaku kalau seandainya kita saksinya nggak ada. Dan pada akhirnya, Pak BW pun bilang saksinya nggak ada, 02," ungkapnya.
"Nah, jangan sampai orang-orang kita bohongi, fanatisme makin muncul, sehingga luka yang kita timbulkan sejak pemilu ini kita nggak ada yang belajar, itu yang paling penting menurut saya harus kita lakukan," tambahnya.
"Meskipun itu tidak populer dan melukai hati pendukung Prabowo-Sandi?," tanya Rosi lagi.
Faldo Maldini kemudian menegaskan, dirinya lebih memilih untuk tidak membohongi.
"Bagi saya yang paling penting kita tidak boleh membohongi, apalagi kita di posisi tahu. Saya petarung, saya ikutan pemilu, saya ikutan tarung kemarin, saya tahu di lapangan seperti apa," ungkapnya.
"Yang bohong itu siapa?," tanya Rosi lagi.
"Ya bagi saya orang yang tidak bilang kalau seandainya di MK itu prosesnya begini. Tok tok tok, kita menang. Nggak gitu, jangan bohongi masyarakat," katanya.
Menurut Faldo Maldini, dirinya memang menginginkan Prabowo Subianto menang, tapi ia tidak ingin jika harus membohongi publik untuk kemenangan tersebut.
"Tapi kalau kondisinya begini, kita tahu kita tidak punya saksi, ini jadi pemilu ke depan jadi pelajaran, siapin saksi. Nah kalau nggak ada saksi, siapin C1 nya mana, orang kan pasti mikir, kok buktinya ditarik? Ada apa ini? Nah orang nanya ke saya, saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang seharusnya saya tahu toh," jelasnya.
3. Tsamara puji Faldo
Masih dalam acara Rosi, dikutip dari TribunnewsBogor.com, Ketua DPP PSI Tsamara Amany, memuji sikap Faldo Maldini.
Tsamara juga mengaku merasa senang bahwa Faldo Maldini kini sudah kembali ke jalan yang benar.
"Sebenarnya saya cukup senang Bang Faldo mau menyampaikan itu semua, karena persoalannya adalah kita harus sama-sama jujur kepada masyarakat," katanya.
Justru yang ia khawatirkan, kata Tsamara Amany, yakni ketika pada saat proses persidangan di MK, banyak para politisi yang justru berupaya untuk membelokkan logika masyarakat.
"Baik yang tidak paham bahwa konsititusi itu memutuskan hasil dari sengketa pilpres. Dia tidak memutuskan masalah-masalah yang seperti disampaikan oleh Pak BW di sana," bebernya.
"Jadi saya kira Bang Faldo suudah kembali ke jalan yang benar, dan kita perlu banyak orang-orang yang rasional menyampaikan sebenarnya," tambahnya.
Sebab, kata dia, pasca pemilu selesai kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus terpolarisasi, harus menjadi menjadi warga negara yang kritis.
"Saya sering memuji, tapi yang ini patut disampaikan karena Bang Faldo kehilangan banyak pendukung karena menyampaikan sesuatu yang benar menurut saya," ungkapnya.
Ini videonya:
4. Ketum Golkar Airlangga sudah melobi
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan sudah melakukan komunikasi guna membahas kursi Ketua MPR periode 2019-2024 dengan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Airlangga mengakui telah melakukan lobi kepada partai koalisi.
"Ya, itu (Ketua MPR) sudah kita bahas dengan berbagai partai. Sudah (lobi-lobi)," ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Ia mengatakan saat ini partai Koalisi Indonesia Kerja tengah membahas formasi pimpinan MPR yang akan ditetapkan lewat paket.
Menurutnya, formasi pimpinan MPR harus proporsional berdasarkan hasil suara Pemilihan Legislatif 2019.
Baca: Golkar Dukung Langkah Jokowi Bubarkan Lembaga yang Menjadi Beban Negara
"Tentu kita lihat kursinya saja. Di parlemen kan posisi berdasar kursi. Kalau di MPR terkait dengan paket, dan tentu paket koalisi pemerintah ini kan terdiri dari beberapa partai. Nah, itu diproporsionalkan di sana saja," pungkasnya.
5.PKB incar MPR
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, terang-terangan juga mengincar pucuk pimpinan MPR.
Cak Imin yang saat ini menjabat Wakil Ketua MPR pasca revisi terbatas UU MD3 Tahun 2018 dengan menambah kursi pimpinan menjadi delapan orang, berharap nantinya dapat menjadi Ketua DPR.
"Ketua dong," ujar Cak Imin ujar Cak Imin usai bersilaturahmi ke Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Dalam UU MD3 Pasal 427C, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas 1 ketua dan 4 wakil. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.
Tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan 1 orang bakal calon pimpinan MPR. Kemudian, pimpinan MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.
(Tribunnews.com/Chrysnha, Chaerul Umam/TribunnewsBogor.com)