Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Gerindra di MPR RI, Fary Djemy Francis mengatakan bahwa sangat memungkinkan kadernya duduk sebagai Ketua MPR RI, yang nantinya akan dipilih melalui sistem paket.
Pasalnya sudah dua kali Ketua MPR dijabat oleh kader dari partai oposisi, yakni era kepemimpinan Taufik Kiemas (PDIP), dan Zulkifli Hasan (PAN).
"Kalau ditanya apakah Gerindra inginkan pimpinan ya pengalaman untuk menjadi ketua MPR juga dipimpin oleh oposisi untuk menjaga keseimbangan itu memungkinkan bagi kita," kata Fary di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Senin, (22/7/2019).
Baca: Bea Cukai Nunukan Bongkar Penyelundupan Gading Gajah
Ia mengatakan bahwa ketua MPR dijabat oleh kader dari partai oposisi untuk menjaga keseimbangan. Apalagi menurutnya salah satu tugas MPR adalah menjaga keutuhan bangsa.
"Kita menganggap bahwa tugas MPR itu sangat strategis dengan kondisi masyarakat yang terbelah. Tugasnya untuk menyatukan itu adalah di MPR bukan DPR. DPR pasti ramai terus soal program-program yang menyangkut ekonomi, hankam dan politik hukum," katanya.
Menurut dia Sekretaris Jenderal Gerindra , Ahmad Muzani merupakan orang yang paling memungkinkan untuk dicalonkan sebagai pimpinan MPR RI. Muzani dinilai bisa menyatukan program yang diusung Prabowo Subianto dengan Program Pemerintahan Jokowi.
Baca: Tanpa Seleksi, Sofyan Basir Muluskan Kotjo Dapatkan Proyek PLTU Riau-1
"Selain itu pak Muzani, yang selama ini bisa diterima oleh semua fraksi," katanya.
Meskipun demikian menurut Fary keputusan mengenai siapa yang akan dicalonkan Gerindra menjadi pimpinan MPR berada di tangan Prabowo Subianto. Sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai, Prabowo memiliki hak preogatif.
"Itu hak prerogatif ketua umum. itu tadi pak Muzani kan pembicaraan internal. tapi tentu nanti yang akan memutuskan adalah pak ketua umum," pungkasnya.
Sebelumnya, Partai Gerindra mengincar kursi Ketua MPR RI. Wakil Ketua MPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan bahwa komposisi terbaik pimpinan lembaga negara nanti yakni Ketua DPR dari PDI Perjuangan dan ketua MPR dari dari Gerindra.
"Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden Joko Widodo," kata Sodik melalui pesan tertulisnya, Jumat, (19/7/2019).
Komposisi tersebut kata Sodik, tanpa harus menunggu peta koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan nantinya. Karena menurutnya rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami Bagaimana posisi PDIP serta Gerindra dalam pileg dan pilpres 2019.
Baca: PA 212 Tuding Wiranto Benci Rizieq Shihab, Moeldoko Membela, Ini Katanya
Sodik mengatakan dengan Ketua DPR dari PDIP serta Ketua MPR dari Gerindra menunjuk semangat rekonsiliasi yang bertujuan untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa.
Ia menambahkan bahwa Inti rekonsoliasi adalah memperkokoh kembali semangat kebersamaan, demi kepetingan yang lebih besar yakni kesatuan dan persatuan bangsa. Hal itu menjadi modal paling penting untuk memperkuat kembali kedaulatan dan kemajuan bangsa Indonesia di segala bidang, termsuk dalam bidang ekonomi.
Atas dasar itulah menurut Sodik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersedia bertemu Jokowi meski memiliki resiko ditinggal sebagain pendukungnya.
Oleh karena itu tidaklah salah dan berlebihan apabila semangat rekonsiliasi itu ditunjukkan salah satunya dengan penentuan pimpinan MPR.
"Pertama tama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR (dari angggota DPR dan DPD), terutama oleh para pemimpin partai,dalam menetapkan ketua MPR," pungkasnya.