Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bos GoJek Nadiem Makarim diisukan bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Infomasi itu beredar dikalangan media, jika Nadiem Makarim mengikuti jejak Bos Alibaba Group Jack Ma yang terjun ke dunia politik.
Nadiem diisukan menduduki jabatan penting dalam partai berlambang banteng moncong putih itu.
Dikonfirmasi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun membantahnya.
Hasto mengatakan, fungsi rekrutmen partai terus berjalan.
Baca: Ahok: Saya Tidak Mungkin Jadi Menteri
Baca: Nadiem Makarim Temukan Ide Bikin Gojek dari Hal Sederhana Ini
Sehingga, seseorang menjadi anggota partai harus dimulai dari satu pemahaman terhadap visi dan misi partai.
"Ya sampai saat ini di dalam database kami, Pak Nadiem belum jadi anggota PDI Perjuangan," kata Hasto Kristiyanto saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).
Sebelumnya, nama Nadiem santer diisukan masuk sebagai calon menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Meski begitu, isu itu hanya sebatas wacana usai penetapan presiden-wakil presiden terpilih.
Calon menteri Jokowi
Nama Nadiem sebelumnya masuk dalam survei calon menteri Jokowi.
Arus Survei Indonesia (ASI) menyelenggarakan survei pakar/public opinion makers (POM) bertema “Berebut Menteri Milenial, Siapa Paling Potensial?”
Dari survei itu, setidaknya empat nama kalangan millenial profesional masuk hasil survei.
Mereka yaitu, pengusaha muda Nahdlatul Ulama (NU), Witjaksono, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, CEO Gojek Nadiem Makarim dan CEO Bukalapak Achmad Zaky. Dari milenial profesional, Witjaksono dapat menjadi representasi NU.
Baca: Gojek Ganti Logo, Berikut Profil Lengkap Nadiem Makarim Sang CEO
Pada saat ini, Witjaksono menjabat sebagai Ketua KorNas Pertanian PBNU-Kementan dan juga memangku sebagai Wakil Ketua Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N) dan aktif dalam membina koperasi-koperasi binaan kerjasama dengan PBNU.
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an, menjelaskan survei dilakukan dengan cara mengambil 20 figur millenial.
Lalu, dilakukan pembagian menjadi tiga tingkatan. Yaitu, masuk dalam radar survei pakar/public opinion makers Arus Survei Indonesia yang dilaksanakan pada 26 Februari – 12 Maret 2019, analisis media (April-Juli 2019) dan analisis peluang (ada restu partai politik/ormas/kedekatan khusus dengan Jokowi).
"Penarikan 20 figur milenial melalui tiga tingkatan, yakni masuk radar survei ASI, analisis media dan analisis peluang," kata Ali Rif'an dalam pemaparannya di Cikini, Jakarta, Minggu (21/7/2019).
Selain itu, kata dia, calon menteri milenial disebut berpotensi selain mempunyai kompetensi, juga mempunyai sokongan dari partai politik atau organisasi masyarakat (ormas) atau organisasi relawan atau punya kedekatan khusus (chemistry) dengan Jokowi-Ma’ruf Amin.
"Tentu ukuran tidak sekadar kompetensi, tetapi dukungan partai, atau ormas, atau kedekatan dengan Jokowi. Potensi calon menteri milenial bisa dilihat dari situ. Karena kalau kompetensi, banyak sekali anak muda Indonesia yang punya," katanya.
Prediksi Nama-nama Menteri yang Terlempar
Sejumlah menteri dalam kabinet Jokowi-Jk diperkirakan tak lagi mengisi kabinet Jokowi-Maruf Amin.
Dikutip dari Kompas.com yang mengutip dari JakartaPost, prediksi ini didasarkan atas teguran Jokowi kepada sejumlah menteri dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7/2019).
Teguran Jokowi itu disampaikan secara terbuka.
Selain mendapat teguran, tiga menteri yakni Darmin, Rini dan Jonan diketahui berusia lanjut, berbeda dari keinginan Jokowi yang menginginkan menteri berusia muda.
Diketahui, tahun ini Darmin berusia 70 tahun, Rini 61 tahun dan Jonan 56 tahun.
Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menyatakan, teguran Jokowi adalah sinyal bahwa keempat menteri yang disebutkan akan kehilangan pekerjaan mereka.
“Beberapa presiden sebelumnya sejak era Soeharto melakukannya. Para menteri yang mendapat teguran biasanya akhirnya tidak bergabung dengan kabinet berikutnya," kata Masinton, sebagaimana dikutip Jakarta Post sebagaimana dikutip Kompas.com.
Jokowi-Maruf juga diperkitakan tidak akan memakai lagi menteri-menteri yang terindikasi tersangkut kasus korupsi.
Menteri yang terindikasi tersangkut kasus korupsi yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dari PKB, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem.
Ketiganya berstatus saksi dalam tiga perkara berbeda di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Imam pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora.
Lukman juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur.
Begitu juga dengan Enggar yang beberapa kali dipanggil penyidik KPK untuk bersaksi dalam kasus dugaan suap terkait kerja sama penyewaan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG). Namun, panggilan itu belum terpenuhi.
Jokowi segera umumkan susunan kabinet
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-Ma'ruf Amin dilantik menjadi presiden dan wakil presiden 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Di sisa tiga bulan waktu sebelum pelantikan, ternyata Presiden Jokowi sudah menyiapkan nama-nama menteri hingga menyusun komposisi menteri untuk di kabinetnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut akan secepatnya mengumumkan kabinet barunya itu ke publik.
"Sudah (menyusun kabinet), secepatnya (diumumkan)," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).
Bicara soal komposisi menteri, Jokowi mengatakan komposisi kabibet berasal dari kalangan partai dan profesional dengan pembagian 40-60 atau 50-50.
"Kira-kira 40-60 atau 50-50, nanti dilihat saja," singkatnya.
Sebelumnya, Jokowi bersuara soal susunan kabinet hingga komposisi menteri untuk periode 2019-2024.
Dia pun tidak menampik sudah menyusun kabinet yang terdiri dari komposisi kalangan partai dan profesional.
"Sudah, sudah ada (susunan kabinet)," ucap Jokowi.
Ketika ditanya apakah menteri yang ada saat ini banyak yang kembali dipakai atau dipertahankan sebagai pembantunya di kabinet, Jokowi menjawab banyak, hanya saja dia enggan membocorkan siapa menteri-menteri yang bakal kembali ikut mengisi kabiner kerja jilid II.
"Banyak (menteri yang bertahan)," singkatnya.
Presiden terpilih ini juga tidak mempermasalahkan sejumlah partai pendukungnya yang meminta kursi menteri.
Jokowi terpilih kembali menjadi presiden bersama Ma'ruf Amin didukung PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PKPI hingga PBB.
Sejumlah partai terang-terangan sudah menuntut jatah kursi menteri di Kabinet Kerja jilid II pada Presiden Jokowi. Jokowi sendiri menanggapi santai hal tersebut.
Banyak menteri yang bertahan
Dia pun tidak menampik sudah menyusun kabinet yang terdiri dari komposisi kalangan partai dan profesional.
"Sudah, sudah ada (susunan kabinet)," ucap Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).
Ketika ditanya apakah menteri yang ada saat ini banyak yang kembali dipakai atau dipertahankan sebagai pembantunya di kabinet, Jokowi menjawab banyak, hanya saja dia enggan membocorkan siapa menteri-menteri yang bakal kembali ikut mengisi kabiner kerja jilid II.
"Banyak (menteri yang bertahan)," singkatnya.
Presiden terpilih ini juga tidak mempermasalahkan sejumlah partai pendukungnya yang meminta kursi menteri.
Diketahui parpol yang secara terang-terangan meminta jatah menteri yakni PKB, NasDem, hingga PPP.