News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Sebut Bagian Buruk Orba Masih Terbawa, Rocky Gerung : Indonesia Belum Masuk ke Demokrasi

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Rocky Gerung dan Politikus PSI, Rian Ernest, dalam acara diskusi Upaya Mempertahankan Independensi KPK di Gedung Penunjang KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019)

Rocky Gerung menyebut harusnya Pansel Capim KPK bisa membuat opini publik sehingga polisi aktif tersebut tidak mendaftar demi independensi KPK.

"Ethics reformasi pansel nggak mengerti. Pansel mesti kasih sinyal demi reformasi janganlah saudara-saudara mendaftar. Dia nggak bisa larang, tapi dia bisa bikin opini publik kan supaya KPK tetap independen," ujar Rocky Gerung.

Kemudian Rian Ernest bicara soal rumor partai politik tingkat nasional menjadikan APBD DKI Jakarta lahan mencari duit.

Sebab, katanya, APBD DKI jumlahnya besar.

Ia juga bicara soal pentingnya independensi dalam pemberantasan korupsi.

Menurutnya, political will menjadi hal penting dalam pemberantasan korupsi.

"Soal independensi KPK menurut saya nggak bisa ditawar-tawar lagi sebenarnya. Meskipun kita harus saling mengingatkan bahwa maju tidaknya sebuah lembaga antikorupsi itu kan tergantung pada polical will sebenarnya. Secara normatif kita harus independen semua di sini tapi kita harus sadar kita harus dapat political will yang kuat," ujar Rian.

Rian menyebut musuh utama korupsi adalah transparansi.

Ia kemudian bercerita tentang pengalamannya bekerja bersama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atau BTP dalam menjalankan transparansi di Pemprov DKI.

"Dengan BTP saya belajar langsung lawan kesumatnya korupsi yaitu transparansi. Sehingga memang yang dilakukan Pak BTP saat itu buka semuanya, buka, saya juga beberapa kali kirim dokumen ke teman-teman Dumas (Pengaduan Masyarakat), buka semua," jelasnya.

Rian pun menyebut PSI saat ini berjuang untuk mengawal transparansi dan mencegah korupsi di DKI lewat 8 anggota DPRD terpilih.

Saat bercerita inilah, ia menyebut ada rumor tentang APBD DKI menjadi lahan cari duit dari parpol di tingkat nasional.

"Kita ada delapan orang DPRD DKI, ini pun kita pepet terus, kita kawal terus. Karena emang rumor-rumornya, rumor-rumornya, partai politik nasional ini nyari duitnya dari APBD DKI. Ini dugaan, aduh entar gua dilaporin lagi," ujarnya.

Alasannya, kata Rian, APBN lebih sulit karena diawasi secara ketat.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini