Poempida: Perlunya Reposisi Kebijakan Teknologi Guna Imbangi Disrupsi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Poempida Hidayatulloh menyoroti perkembangan teknologi yang begitu pesat.

Kehadiran teknologi bukan hanya “mempemudah” kerja manusia. Namun juga turut “menggantikan” peran kerja manusia.

“Proses “SHIFTED” yang sebenarnya terjadi di dunia kerja tersebut”, tegas Poempida, dalam acara diskusi publik bertajuk Tantangan Kebangsaan Dalam Menghadapi Era Industri 4.0, Jakarta, Kamis (25/7/2019), seperti dikutip Tribunnews.com dari keterangan tertulisnya, Jumat (26/7/2019).

Acara diskusi juga dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Deputi IV KSP, Eko Sulistyo.

Lebih lanjut dijelaskan pekerjaan manusia sebelumnya, diambil-alih mesin ataupun robot. Dan pekerjanya, beralih ke yang mengoperasikan ataupun mengendalikan mesin maupun robotnya.

Baca: Pemerintah Dorong BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Perlindungan Bagi Korban PHK

Tapi, ada yang perlu diwaspadai, yaitu di soal akumulasi penggunaannya (teknologi) itu.

Laju pergeseran peran kerjanya perlu dimbangi oleh dorongan (negara) memunculkan bidang-bidang kerja baru, serta yang terpenting, desakan perlunya reposisi kebijakan teknologi guna mengimbangi disrupsi.

Lebih jauh Poempida menjelaskan, Indonesia tidak akan pernah kehilangan sumberdaya manusia dalam menguasai dan menemukan berbagai teknologi.

Apalagi ke depan, Indonesia juga memiliki bonus demografi guna menjadi modal bagi penciptaan SDM-SDM yang berkualitas.

Dalam konteks reposisi kebijakan teknologi, Pemerintah perlu memiliki “daya paksa” bagi penguasaan teknologi.

Perlu dimasukkan “klausul” yang menjamin adanya penguasaan teknologi bagi setiap investasi asing.

Selain itu, orientasi pengembangan teknologi pun perlu memiliki haluan.

Prioritas pengembangan terhadap “teknologi unggulan” lebih diutamakan agar kita bisa segera menjadi “disruptor” (minimal) bagi kawasan.

Pusat pengembangan SDM berkualitas pun bisa diarahkan kesana, tutup Poempida menjelaskan kiatnya.

Acara diskusi publik ini, diadakan oleh forum relawan Jokowi bersama dengan lembaga-lembaga advokasi kemasyarakatan lainnya dengan mengambil tiga tema yang ada.

Yaitu, Konektivitas nasional sebagai landasan keadailan, pemerataan dan persatuan indonesia (Menhub – Budi Karya Sumadi).

Pun Pengembangan SDM Berkarakter Nusantara (Dewas BPJS Ketenagakerjaan – Poempida Hidayatulloh) dan Tantangan Kebangsaan Pasca-Pilpres 2019 dan Internalisasi Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika. (*)