Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Partai Gerindra menegaskan bahwa soal jabatan menteri di kabinet pemerintahan sepenuhnya hak prerogatif presiden Jokowi.
"Soal menteri itu hak prerogatif presiden," ujar Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade ketika dikonfirmasi, Selasa (30/7/2019).
Andre dimintai tanggapannya mengenai nama-nama calon menteri dari Gerindra yang potensial dipilih Jokowi masuk kabinet pemerintah.
Menurut dia, sejauh ini Gerindra belum menentukan sikap soal koalisi.
"Pak Prabowo sejauh ini belum ada pernyataan sikap terkait hal tersebut," ujar Andre.
Meskipun dia mengakui bahwa Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto merupakan sahabat dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi.
"Beliau bersahabat sudah sejak dulu," katanya.
Baca: Begini Kehebatan Koopssus, Pasukan Khusus TNI yang Dibentuk Era Jokowi dan Baru Diresmikan Hari Ini
Lalu bagaimana jika kader Gerindra ditawarkan masuk kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf?
"Pak Prabowo sejak awal akan menawarkan konsep kerakyatan. Konsep kedaulatan energi dan pangan. Itu komitmen beliau sejak dulu," kata Andre.
Diberitakan sebelumnya, pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pekan lalu memunculkan spekulasi Gerindra akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan.
Meski bukan partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 namun Gerindra diprediksi masuk koalisi pemerintahan Jokowi dan mendapatkan jatah kursi menteri di kabinet.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menyampaikan, Gerindra siap untuk membantu pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Secara prinsip ya kita kalau pun memang, kan sudah juga disampaikan ke Pak Jokowi, kalau memang kita dibutuhkan ya kita siap, tetapi kalau tidak, ya kita di luar (di luar pemerintah) juga enggak ada masalah," kata Edhy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019) lalu.
Edhy mengatakan, partai-partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf tak perlu khawatir kehilangan jabatan di kabinet kerja jilid II.