TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Posisi Ketua MPR menjadi incaran dari banyak partai politik (parpol). Diketahui pelantikan anggota MPR periode 2019-2024 baru berlangsung pada Oktober mendatang.
Menyikapi ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengingatkan calon ketua MPR harus memiliki jiwa negarawan yang bisa menyatukan semua unsur bangsa dalam visi mengaktualisasikan nilai Pancasila.
"Dibutuhkan Ketua MPR yang punya syarat utamanya sebagau negarawan yang memiliki kemampuan untuk menyerap dinamika kehidupan bangsa dan keahlian dalam mengolah kompleksitas kehidupan berbangsa dan bernegara," ucap Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, Romo Benny Susetyo, Jumat (2/8/2019).
Romo Benny juga mengingatkan bahwa jabatan ketua MPR merupakan posisi penting untuk meluruskan kembali arah perjuangan bangsa yang diwarisi dari Proklamasi 1945.
Baca: Tangisi Kepergian Agung Hercules, Cinta Penelope : Sahabat Pejuang Kanker, Aku Masih Berjuang
Baca: Cerita Ayushita Persiapkan Diri Perankan Ningsih di ‘Perburuan’ Dalam Waktu Singkat
"Jadi bukan semana-mata jabatan politik, namun lebih penting lagi apakah figur tersebut mampu menjadi garda depan menjaga ideologi Pancasila sebagai pelekat bangsa," tegasnya.
Semua partai politik, kata dia, diminta menempatkan kader terbaik yang dapat memimpin lembaga MPR dan berdiri di atas kepentingan bangsa bukan kepentingan partai, golongan apalagi politik praktis semata.
"Diharapkan partai politik mempertimbangkan kepentingan bangsa dari pada kekuasaan semana-mata demi efektifitas lembaga MPR menjaga Pancasila," imbuhnya.
Romo Benny menambahkan figur Ketua MPR juga harus mampu bertindak dan berprilaku sebagai pemadu yang mengarahkan dan menggerakkan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat adil dan makmur.
"Jangan salah pilih. Jangan demi kepentingan politik pragmatis bagi kekuasaan semata-mata," tambah Romo Benny.