Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menutup ruang untuk berdialog dengan organisasi keagamaan Front Pembela Islam (FPI), terkait komitmen terhadap Pancasila.
"Kita tidak perlu dialog yang diperlukan adalah komitmen (terhadap Pancasila), apalagi yang didialog kan? Enggak perlu dialog, sudah jelas semua ormas supaya berazaskan Pancasila sesuai dengan undang-undangnya," papar Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Menurut Moeldoko, langkah yang perlu dilakukan FPI saat ini bukan dialog, tetapi mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah dan tidak mengembangkan ideologi selain Pancasila.
"Jangan mengembangkan ideologi lain, sudah itu prinsipnya. Dengan tegas FPI, (harus nyatakan) ideologi saya Pancasila, selesai. Perilaku-perilaku Pancasila, selesai," papar Moeldoko.
Baca: Oknum TNI Terindikasi Jual Beli Amunisi di Papua, Pratu DAT, Ditangkap Saat Ikut Upacara Duka
Mantan Panglima TNI itu menegaskan, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, sudah jelas dilarang keberadaannya di Indonesia.
"Negara kita bukan negara Islam. Negara kita ini negara sudah jelas ideologinya, ideologi lain enggak bisa dikembangkan di sini. Sepanjang itu berlawanan dengan ideologi Pancasila, ya harus dilawan," papar Moeldoko.
Sebelumnya, Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Slamet Ma'arif, menyebut pihaknya siap berdialog dengan pemerintah jika FPI dinggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila.
Baca: Gus Yasin dan Gus Wafi Sambut Pelayat di Ponpes Al Anwar Sarang Rembang
Slamet pum mengajak pemerintahan Jokowi berdialog secara terbuka yang disiarkan lewat stasiun televisi.
"Kalau pun dengan kami (FPI) ada yang dianggap tidak sesuai, ya ajak kami bicara, dialog, kalau perlu ayo dialog terbuka, ditayangkan oleh stasiun televisi nasional, ayo, supaya umat bisa paham betul," kata Slamet Ma'arif di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8/2019).