Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi mengundang sejumlah menterinya ke Kantor Presiden menghadiri rapat terbatas (Ratas) membahas rencana pemindahan ibu kota, Selasa (6/8/2019).
Ratas membahas rencana pemindahan ibu kota ini bukan kali pertama digelaar. Sebelumnya rapat serupa dilangsungkan Senin (29/4/2019) lalu.
Hingga berita ini diturunkan, Ratas masih berlangsung. Ratas dihadiri pula oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menkumham Yasonna Laoly, Mensesneg Pratikno, Kepala KSP Moeldoko.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Jaksa Agung HM Prasetyo.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) Puan Maharani, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan lainnya.
"Bismillah, Salam Sejahtera. Ini adalah ratas kedua yang berbicara mengenai pemindahan ibu kota negara. Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100 persen. Sudah semakin mengerucut dan pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan di Kalimantan. Di Kalimantan, provinsinya dimana ini yang harus didetailkan," tutur Jokowi.
Baca: Valentino Rossi Kecewa dengan Performa Prototipe Yamaha YZR-M1 2020
Jokowi melanjutkan banyak pilihan yang sudah ditindaklanjuti Bappenas hingga PU baik di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur maupun Kalimantan Selatan.
Nantinya setelah dipaparkan secara detail, Jokowi bakal segera memutuskan ke provinsi mana ibu kota dipindah.
Baca: SUV Murah Masih Stabil Harganya di Bulan Agustus, Ini Rinciannya
"Tapi sekali lagi, kajian yang berkaitan dengan kebencanaan baik itu banjir, gempa bumi. Kajian yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan termasuk ketersediaan air, lahan, infrastruktur dan kajian keenokomian," ungkap Jokowi.
"Kajian dari sisi demografi, sospol, pertahanan dan keamanan semuanya harus dilihat lebih detail lagi sehingga keputusan nanti adalah keputusan yang benar," tambah Jokowi.