Baca tanpa iklan
Yakni surat perintah partai berisi instruksi kepada seluruh kader partai di struktur, eksekutif, legislatif di seluruh Indonesia, untuk tidak melakukan dan mencegah penyalahgunaan wewenang serta kekuasaan.
Yaitu untuk melakukan korupsi dengan mengatasnamakan kongres V PDIP. Di surat itu tegas dinyatakan bahwa setiap yang melanggar akan langsung dipecat.
"Surat itu dikeluarkan pada 5 Agustus," ujar Hasto.
Secara jujur diakui Hasto, pihaknya tak mau kejadian saat kongres pada 2015 terulang kembali. Saat itu, seorang kader partai dipecat dengan tidak hormat.
"Kami belajar pada kongres 2015 lalu dimana ada kader kami yang dipecat dengan tidak hormat. Pemecatan seketika ketika di dalam kongres ini melakukan perbuatan yang tidak terpuji," jeas Hasto.
Ia tak menyebut siapa kader dimaksud.
Namun penelusuran menunjukkan bahwa KPK pernah menangkap Adriansyah, saat itu masih menjabat legislator dari partai itu, akibat menerima suap korupsi.
Dan penangkapan dilakukan saat kongres partai sedang berlangsung, walau Adriansyah saat itu sedang di luar arena kongres.
"Kami menegaskan dana untuk kongres telah terpenuhi dengan gotong royong. Jangan mentatasnamakan kongres untuk keuntungan orang perorang. Kami melakukan pelarangan tersebut," tegas Hasto.