Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kandidat menteri dari PDIP untuk Kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin menjadi satu bahasan dalam Kongres V PDIP di Bali.
Terkait menteri dari PDIP ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan meminta secara terang-terangan kepada Jokowi agar PDIP mendapat jatah menteri paling banyak.
"Tapi nanti kalau Pak Jokowi, musti ada menterinya. Musti banyak. Kita pemenang dua kali. Betul apa tidak. Saksikan ya."
"Iya dong, jangan nanti', Ibu Mega saya kira karena PDIP sudah banyak kemenangan. Sudah ada di DPR. nanti saya kasih cuman 4.' Wah, emoh. Iyaa dong, orang yang nggak dapet saja minta," kata Mega saat menyampaikan pidatonya dalam pembukaan Kongres V PDIP, Kamis (8/8/2019) kemarin.
Mega kemudian meminta kepada Jokowi agar PDIP diberi menteri paling banyak.
"Ini di kongres partai bapak presiden, saya minta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak," ujar Mega disambut riuh peserta kongres.
Baca: Meski Prabowo Hadir di Kongres PDIP, Belum Tentu Koalisi di 2024
Atas permintaan Mega itu, Jokowi yang memberikan pidato setelah Mega menjamin PDIP akan mendapat kursi menteri paling banyak.
"Terakhir, saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu Mega tadi. Mengenai menteri. Tadi Bu Mega kan menyampaikan ya jangan empat (menteri) dong. Tapi kalau yang lain dua (menteri) dan PDI 4 (menteri) kan sudah dua kali," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari tayangan live KompasTV.
Jokowi melanjutkan, jika partai yang lain mendapatkan tiga menteri, dimungkinkan PDIP mendapatkan enam menteri.
Meski hal itu tidak berlaku mutlak.
"Jadi kalau nanti yang lain tiga, mesti PDIP...belum tentu juga," ujar dia.
Meski demikian, Jokowi menegaskan jumlah menteri dari PDIP dalam kabinet Jokowi-Maruf mendatang bakal paling banyak.
Jokowi menjamin hal itu.
"Tapi yang jelas PDIP pasti yang paling terbanyak. Itu jaminannya saya," tegasnya.
Ucapan Jokowi pun disambut riuh para peserta kongres.
Baca: Usulan Pemindahan Ibu Kota di Arena Kongres: Kalimantan Timur atau Tengah
Meminta jatah menteri paling banyak, PDIP rupanya sudah menyiapkan nama-nama calon menteri.
Lantas apa kata partai koalisi Indonesia Kerja soal permintaan PDIP?
Berikut rangkumannya sebagaimana dihimpun Tribunnews.com, Jumat (9/8/2019):
1. Dibahas di Kongres, PDIP Siapkan 10 Nama Lebih
Politisi PDIP Puan Maharani menyebut, Megawati sudah mengantongi nama-nama kandidat menteri itu.
"Ya nama-nama sudah ada dong, partai sebesar ini masa nggak punya nama," kata Puan Maharani di sela Kongres V PDIP, di Grand Inna Beach, Sanur, Bali, Jumat (9/8/2019).
Puan pun tak menyebut secara spesifik nama-nama kandidat yang sudah dikantongi oleh Megawati.
Namun, ia pastikan PDIP telah menyiapkan 10 nama kandidat.
"Nama sudah ada di kantong ketua umum kita juga sudah membahas terbatas tertutup ya tapi ya nantilah masih Oktober kok masih lama," ucap Puan.
"Ya lebih dari 10 lah. Kan kemarin Presiden bilang, Insya Allah PDIP akan mendapatkan posisi lebih banyak karena memang suaranya lebih banyak dan merupakan partai pemenang pemilu," tambahnya.
Ia pun enggan menanggapi jika namanya kemungkinan masuk juga dalam kandidat menteri itu.
"Ya lihat lagi nanti ya, tunggu nanti," imbuhnya.
2. Tanggapan PKB
Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding menilai wajar bila PDIP meminta jatah kursi menteri lebih banyak dari yang lainnya.
Karena menurutnya, PDIP merupakan partai pemenang Pemilu Legislatif 2019.
"Ya saya kira wajar Jokowi menjanjikan kursi kepada pada PDIP lebih banyak dibanding partai-partai lain."
"Itu karena memang PDIP ini partai pemenang nomor 1 daripada kontestan pemilu lainnya," kata Karding saat dihubungi, Jumat, (9/8/2019).
Apalagi menurut Eks Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf itu, PDIP selama Pemilu Presiden 2019 sangat bekerja keras memenangkan Jokowi-Ma'ruf.
"Jadi kalau dibandingkan dengan semua partai mestinya memang logikanya pantasnya, patutnya, PDIP lebih banyak kursi menteri daripada yang lain. Saya kira itu hal yang wajar saja ya," pungkasnya.
3. Respons NasDem
Partai NasDem menghormati permintaan PDI Perjuangan kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan banyak jatah kursi menteri pada Kabinet Kerja Jilid II. Hal itu dinilai wajar.
Namun, NasDem meminta Presiden tetap memperhatikan proporsionalitas dalam memberikan jatah kursi menteri kepada partai-partai politik pendukungnya.
"Sesuai dengan jumlah kursi di parlemen, PDIP adalah pemenang pileg. Saya kira permintaan kursi paling banyak adalah hal yang wajar."
"Hanya saja, yang perlu diperhatikan (Jokowi) adalah proporsionalitasnya," kata Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/8/2019) sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Apalagi, Irma mengingatkan, kemenangan Jokowi-Maruf Amin pada Pilpres 2019 bukan hanya kerja politik satu partai saja, namun kerja bersama-sama sebagai satu Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Persoalan, ada partai politik pengusung Jokowi-Maruf yang tidak lolos ambang batas parlemen, Irma juga mengatakan, Jokowi harus memberikan perhatian.
"Karena pada dasarnya, semua bergerak masif dengan keringat untuk memenangkan Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin. Karena itu, teman-teman yang enggak punya kursi (di DPR) juga harus dipikirkan," lanjut Irma.
Baca: Kehadiran Ahok di Kongres V PDIP: Disebut Khusus oleh Megawati Hingga Jadi Pusat Perhatian
NasDem diakui tidak pernah meminta jatah kursi menteri kepada Jokowi.
NasDem mempercayakan hal itu ke Jokowi.
"Berapapun (kursi menteri) yang diberikan Presiden, kami akan terima dan posisi apa pun yang disampaikan akan kami laksanakan," ujar dia.
4. Pengamat Sebut Permintaan PDIP Bakal Sulitkan Jokowi
Peneliti politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kursi menteri terbanyak kepada Presiden RI Joko Widodo dalam kabinet 2019-2024 akan menyulitkan Jokowi.
Menurutnya jika permintaan tersebut dikabulkan maka akan mengorbankan janji Jokowi untuk membentuk kabinet dari kelompok profesional.
"Saya kira permintaan yang berat bagi Presiden karena delapan kursi pertama dari sisi nominal itu cukup besar sehingga kalau itu dipenuhi oleh Prediden, maka Presiden akan mengorbankan janjinya soal membentuk kabinet dari kelompok profesional," kata Arya usai diskusi tentang "Demokrasi dan Penegakan HAM di Masa Depan" di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, pada Jumat (9/8/2019).
Selain itu, hal itu juga menurutnya, akan menganggu keseimbangan dalam internal koalisi partai pendukungnya.
"Kedua karena permintaannya terlalu besar itu akan mengganggu keseimbangan di internal koalisi partai pendukungnya."
"Karena bagaimana pun selisih antara partai PDIP dengan Golkar dengan Nasedem dan beberapa partai lain kan juga tidak terlalu besar, hanya kurang lebih sekitar 5 sampai 6 persen," kata Arya.
Arya menilai, ada banyak hal yang mempengaruhi kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019 selain kerja politik bersama dan performa Jokowi.
"Kalau permintaannya terlalu besar itu akan merepotkan presiden karena presiden harus menegosiasikan soal permintaan yang besar ini kepada partai-partai koalisi lain."
"Saya kira dari sisi nominal itu terlalu besar, sulit dipenuhi Presiden. Mungkin angka yang paling moderat di angka 6 itu sudah paling besar," kata Arya.
5. Permintaan Jatah Menteri Dianggap Respons Mega Atas Manuver Partai lain
Arya menilai, cara Megawati menyampaikan hal tersebut di depan publik luas "membuat Jokowi tidak nyaman".
"Pernyataan Bu Mega tentu di satu sisi adalah "membuat Jokowi tidak nyaman" juga."
"Dalam situasi di mana Jokowi berada pada posisi yang cukup sulit di tengah menegosiasikan dua poros ini dan tengah menegosiasikan apakah akan ada partai baru atau tidak, kemudian muncul pernyataan permintaan itu, saya kira itu membuat posisi Jokowi menjadi tidak nyaman dalam menolak koalisi ini," kata Arya.
Baca: Dua Kali Kongres PDIP di Bali Ternoda Kasus Penangkapan Kader
Menurut Arya cara Megawati tersebut merupakan bentuk kesadaran PDIP yang melihat Jokowi belum banyak bicara soal apa yang diprioritaskannya dalam kabinet.
Kedua, Arya menilai cara itu adalah respon PDIP yang ingin menunjukan kepada publik, partai berlogo banteng bermoncong putih itu atas manuver politik partai-partai lain.
"Pertama saya melihat, PDIP sadar Jokowi belum banyak hal soal apa prioritas dia soal kabinet."
"Kedua itu adalah respon PDIP atas manuver yang dilakukan beberapa partai. Jadi PDIP ingin menunjukan kepada publik bahwa dia punya investasi jangka panjang dengan Jokowi," kata Arya.
Untuk itu, Arya menilai Jokowi harus memeberikan sinyal kepada partai PDI-P dan publik bahwa kendali penuh terhadap pembentukan kabinet.
"Saya kira presiden harus memberikan sinyal kepada partai soal bagaimana agenda presiden dalam pembentukan kabinet ke depan."
"Sinyal itu harus ditangkap oleh Presiden. Presiden harus menunjukan kepada publik bahwa presiden punya otoritas dan memegang kendali penuh dalam pembentukan kabinet," kata Arya.
(Tribunnews.com/Daryono) (Kompas.com)