Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra telah sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk menentukan sikap politik apakah akan masuk ke dalam koalisi pemerintah atau tetap di jalur oposisi.
Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, kemungkinan sikap tersebut akan diputuskan pada September mendatang.
"Sampai saat ini kita belum bicara soal koalisi atau oposisi, kami di internal juga belum mendiskusikan hal itu, mungkin di bulan September kami ada event nasional untuk mendiskusikanya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (9/8/2019).
Riza mengatakan bahwa dalam event nasional yang masih dimatangkan konsepnya tersebut, ada tiga agenda yang akan digelar partai Gerindra.
Baca: Bos Asal Surabaya ini Berhasil Mengeruk Uang Rp 7 Miliar Lewat Jual Perumahan Fiktif di Sidoarjo
Baca: Viral Kisah Driver Gojek yang Lulus Cum Laude dan Juga Berprestasi di Ajang Debat Nasional
Baca: Penipuan Penjualan Perumahan Fiktif di Sidoarjo, Total Kerugian Warga Hingga Rp 7 Miliar
Pertama yakni evaluasi Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019, persiapan Pilkada 2020, serata terkahir menetukan sikap politik partai Gerindra ke depan.
"Pak Prabowo adalah orang yang bijaksana, sekalipun kami memberikan kewenangan Prerogatif penuh pada beliau, beliau selalu ingin memutuskan dengan berdiskusi, jangankan yang penting yang subtansi, yang kecil saja beliau selalu berdiskusi meminta pendapat. (beliau) orang yang sangat demokratis dan negarawan," katanya.
Menurut Riza tidak hanya Gerindra, partai partai lain di luar koalisi pemerintah pun melakukan evalausi Pileg dan Pilpres sebelum menentukan sikap politik ke depannya. Berdasarkan informasi yang ia dapat baik Demokrat, PAN, maupun PKS akan melakukan evaluasi di internal partainya masing-masing pada akhir Agustus atau September mendatang.
"Tiap partai di September-Agustus itu ada event nasional, tidak hanya Gerindra, mungkin Demokrat, PAN dan PKS dan partai lain, untuk putuskan arah kebijakan politik ke depan," pungkasnya.