Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua sekaligus Anggota tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga, Theo Hasegem, menilai pernyataan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang menyebut agar pihak TNI-Polri melakukan serangan balik ke Kelompok Kriminal Bersenjata yang telah membunuh anggota polisi Briptu Heidar keliru.
Theo menilai, pernyataan JK tersebut justru tidak menyelesaikan konflik yang ada di Papua.
Theo bahkan menilai pernyataan JK tersebut bisa menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak.
Hal itu disampaikan Theo usai konferensi pers di Kantor Amnesty International Indonesia Jakarta Pusat pada Rabu (14/8/2019).
"Apa yang disampaikan Pak Jusuf Kalla terkait serangan balik ini sebenarnya suatu kekeliruan yang dibicarakan Pak Jusuf Kalla. Saya pikir masalah ini harus diselesaikan secara serius. Artinya kalau kita duduk bersama itu kita bisa dialog untuk penyelesaian masalah. Bukan justru malah memerintahkan serangan balik. Kalau serangan balik itu justru banyak korban. Karena ini perintah seorang nomor dua di Indonesia, dan itu bisa terjadi. Kalau itu terjadi, maka negara ini bisa menjadi sorotan habis-habisan karena itu perintah, sekalipun Presiden tidak sampaikan. Akan lebih banyak korban, masyarakat sipil maupun TNI/Polri," kata Theo.
Untuk itu ia berpendapat agar pemerintah pusat mengajak para tokoh Gereja dan sejumlah masyarakat yang vokal untuk berdialog dan mencari solusi bersama atas permasalahan yang sudah ada.
Baca: Ibu Kriss Hatta Beberkan Kriteria Calon Menantu, Sebut Artis Cantik Ini Tidak Penuhi Syarat
"Saya pikir, pimpinan seperti tokoh gereja, orang yang vokal di sana, perlu diundang duduk bersama kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan," kata Theo.
Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua sekaligus Anggota tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga, Theo Hasegem, mengatakan setidaknya sudah ada 182 orang masyarakat sipil, dan Anggota TNI-Polri tewas sejak peristiwa pembantaian karyawan PT Istaka Karya di distrik Mugi, Nduga, Papua pada 2 Desember 2018 silam.
Selain menyampaikannya di depan awak media, Theo juga menyebut data itu tercantum dalam Laporan Dugaan Korban Kekerasan Pelanggaran HAM Kabupaten Nduga Tahun 2018-2019 yang dibuat oleh Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga Provinsi Papua.
"Total korbannya itu ada sekitar 184. Dari 184 itu dua masih hidup. Jadi total yang meninggal itu 182. Satu orang diduga masih hidup dan satu masih hidup. Yang diduga masih hidup itu seorang anak kecil berusia satu tahun yang diduga disandera oleh militer. Itu sedang ditahan di Pos Mugi. Itu belum kita masukan ke dalam kategori meninggal. Tapi dia diduga madih hidup," kata Theo saat konferensi pers di Kantor Amnesty International Indonesia Jakarta Pusat pada Rabu (14/8/2019).
Ia mengatakan, pihaknya sangat tidak setuju yang namanya menghilangkan nyawa manusia. Setiap orang punya hak hidup yang sama sehingga tidak seorang pun yang punya kewenangan untuk menghilangkan hak hidup seseorang.
Baca: Elite PDIP: Sudah Sangat Terlambat Demokrat Ingin Gabung Ke Koalisi Jokowi-Maruf
Theo juga mengatakan pihaknya punya keprihatinan terkait anggota TNI dan Polri dalam peristiwa ini.
"Sejak tanggal 2 Desember ada 18 orang yang menjadi korban jiwa. Kami juga sudah bawa karangan bunga bagi teman-teman yang sudah dieksekusi oleh kelompok Goliath Tabuni," kata Theo.
Terkait dengan Anggota TNI dan Polri yang menjadi korban dari pihak OPM, ia berpandangan sebagai manusia para amggota TNI-Polri juga punya hak hidup yang sama sebagai warga negara yang perlu dihargai dan dihormati.
Tidak hanya itu, Theo menjelaskan korban jumlah korban meninggal tersebut kebanyakan berasal dari pengungsi yang merupakan masyarakat sipil.
Ia membagi para pengungsi menjadi tiga kategori.
Pertama adalah mereka yang mengungsi di Kabupaten-Kabupaten misalnya di Asmat, Yahukimo, Timika, Kenyam, juga ada di beberapa tempat.
Kedua pengungsi yang ada di hutan.
Terakhir para pengungsi yang ada di Kota/Kabupaten.
Baca: Jawaban Gus Dur Soal Pinjam Uang Rp 5 Juta Bikin Alissa Wahid Nangis, Jadi Kenangan Menyakitkan
"Kami melihat korban terus bertambah, banyak yang meninggal. Lebih banyak yang umur 1-18 tahun. Ada yang sakit karena hidup lama di hutan, ada yang melahirkan di hutan lalu langsung meninggal, ada yang karena kedinginan meninggal. Mereka yang melahirkan dan meninggal itu karena tidak dapat pertolongan medis. Banyak juga yang meninggal di Kabupaten Jayawijaya dan kota kabupaten lainnya. Saya pikir ini adalah dampak dari kekerasan sejak tanggal 20 Desember," kata Theo.
Theo mengatakan, pihaknya berani mempertanggung jawabkan kevalidan data tersebut karena data tersebut telah dikonfirmadi oleh para hamba Tuhan yang mengurus penguburan para korban.
"Korban-korban itu sudah kita identifikasi betul lewat para hamba Tuhan yang ada disana. Kita sudah paparkan seluruh nama-nama itu dengan power point di hadapan seluruh hamba Tuhan. Mereka mengkonfirmasi karena mereka yang tangani setiap ada korban yang meninggal. Kami bisa pertanggungjawabkan laporan ini," kata Theo.
Terkait dengan data korban meninggal dari Kementerian Sosial yang menyebut ada 53 orang meninggal, Theo mengatakan data tersebut hanya diambil pada Desember 2018 sampai Maret 2019.
Baca: Cekcok 2 Pemotor Berujung Rantai Motor Melayang Di Kepala Salah Satunya, Diduga Karena Senggolan
"Itu data dari bulan Desember (2018) sampai Maret (2019). Setelah Maret itu Kementerian Sosial belum publikasi," kata Theo.
Untuk itu ia meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menarik pasukan TNI-Polri di seluruh wilayah Nduga.
Pihaknya juga menilai Bantuan Sosial yang akan diberikan oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial harus atau pihak luar harus diserahkan ke pihak yang netral yakni Gereja dan bebas dari keterlibatan TNI-Polri.
Selain itu, pihaknya meminta agar pemerintah pusat harus melibatkan pihak Gereja sebagai pihak yang dipercaya dalam menyalurkan bantuan.
Sejumlah pihak yang namanya tercantum dalam laporan tersebut antara lain Pemerintah Kabupaten Nduga, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nduga, Anggota Majelis Rakyat Papua, Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua, Yayasan Keadilan Keutuhan Manusia Papua, Intelektual Suku Nduga, Mahasiswa dan Pemuda, serta Tokoh Perempuan Pemerhati HAM Kabupaten Nduga.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Polri balas menyerang apabila personelnya mendapatkan serangan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
"Apabila ada yang menyerang aparat polisi negara, harus diselesaikan. Harus diserang balik. Itu harus. Kalau diterima begitu saja, itu salah," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/8/2019).
Baca: KKB Sermpat Tembaki Tim Gabungan Polisi saat Olah TKP Kasus Tewasnya Brigpol Anumerta Hedar
Wapres Kalla menegaskan, tidak ada yang boleh menyerang aparat penegak hukum.
Ia sekaligus menyampaikan bela sungkawa terhadap Briptu Heidar, anggota Ditreskrim Polda Papua yang gugur setelah disandera oleh KKB di Kampung Usir, Kabupaten Puncak.
"Ya tentu kami merasa berduka cita. Memang di daerah konflik selalu ada korban. Tapi yang penting kita selesaikan masalahnya. Secara umum, supaya Papua itu lebih aman," lanjut Kalla.