Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar akan menerima apapun keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait posisi menteri dalam kabinet mendatang.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, persoalan posisi menteri merupakan hak prerogatif presiden dan terkait komposisinya sudah disampaikan bahwa 45 persen dari partai politik.
"Saya rasa memang hak prerogatif. Kabinet itu hak prerogatifnya presiden," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/8/2019).
Baca: Tanaman dan Pagar Warga Rusak, Mandor Proyek Pembangunan Drainase Tewas Dianiaya
Menurur Airlangga yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian menilai, komposisi kabinet yang lebih banyak diisi oleh profesional dibanding dari partai politik, mirip seperti kabinet hari ini.
"Ya itu kan mengacu mirip dengan periode sekarang," tutur Airlangga.
Baca: Ini Deretan Promo Jelang HUT RI, dari Diskon Mobil sampai Gratis Naik Kereta Api
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan komposisi menteri sudah terpenuhi. Kalangan profesional diberikan ruang lebih ketimbang partai politik di kabinet 2019-2024.
"Kabinet sudah final. Komposisi 45 persen parpol, 55 profesional," ujar Jokowi saat bertemu pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, kemarin.