Baca tanpa iklan
"Komunikasi kami sangat intensif. Masing-masing harus bangun satu komitmen untuk menjaga NKRI, Pancasila, dan merah putih," kata Khofifah.
Gubernur Jatim pun mengajak semuanya untuk bersama-sama saling menghormati dan menghargai.
Hal senada juga disampaikan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Ia mengatakan tidak benar ada pengusiran di Surabaya.
Risma juga minta maaf jika ada kesalahan terkait kejadian di Surabaya.
"Kalau itu ada kesalahan kami di Surabaya, saya mohon maaf. Tapi tidak ada kami sengaja mengusir. Bagi saya dan pejabat Pemkot, forum pimimpinan daerah Surabaya, kita tetap dalam satu kesatuan bangsa indonesia," jelas Risma.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menekankan tidak ada kebijakan dari Pemerintah Kota Malang yang akan memulangkan mahasiswa asal Papua.
Dalam pernyataannya, Sutiaji juga meminta maaf atas insiden yang terjadi antara warga Kota Malang dan mahasiswa Papua beberapa waktu lalu.
Ditemui tim Kompas TV di Kantor Wali Kota Malang, Sutiaji menjelaskan bahwa siapa pun berhak menuntut ilmu di Kota Malang, termasuk masyarakat dari Papua.
Menurut Sutiaji, seusai insiden di perempatan Rajabali, dirinya telah mengumpulkan kelompok masyarakat.
Dalam pengumpulan tersebut, dia memberikan pemahaman tentang hak menyampaikan pendapat.
Menurutnya, hak menyampaikan pendapat dilindungi oleh undang-undang.
Selain itu, dalam hal ini, Sutiaji belum berkomunikasi langsung dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Namun, dirinya akan mengupayakan untuk segera melakukan komunikasi.
"Terlepas dari apa pun komentarnya, siapa pun ya, jadi pemerintah kota sampai saat ini tidak pernah membuat kebijakan yang berkaitan dengan adanya pemulangan (mahasiswa Papua). Jangankan dia adalah warga negara kita, orang di seluruh dunia saja boleh mencari ilmu di kita (Kota Malang)," tutur Sutiaji.
Sutiaji juga turut mengucapkan minta maaf atas insiden yang telah terjadi.
Menurut Sutiaji, insiden yang kecil justru dimaknai besar oleh masyarakat.
Hal ini menimbulkan kesalahpahaman, hingga beredarnya kabar pemulangan mahasiswa Papua yang salah kaprah.
"Jadi, sekali lagi, tidak pernah ada pelarangan atau pemulangan berkaitan dengan ini. Kalau mungkin ada insiden kecil kemarin atau dimaknai besar," kata Sutiaji.
"Atas nama Pemerintah Kota Malang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bahwa kemarin kan diluar sepengetahuan kami juga," lanjut Sutiaji.
Sutiaji juga menjelaskan, dirinya akan berupaya untuk mengumpulkan seluruh kelompok masyarakat di Papua untuk memberikan pemahaman.
"Akan kami kumpulkan, para kelompok saya kumpulkan semua, saya berikan paparan kepada mereka bahwa sesungguhnya siapa pun berhak untuk menyampaikan pendapat," ucap Sutiaji.
Mengenai kabar adanya makar, Sutiaji mengaku bahwa pemerintah tidak berada di ranah penilaian tersebut.
"Mereka menyampaikan itu makar. Penilaian makar dan tidak itu bukan di ranah kami. Karena itu kan baru menyampaikan pendapat. Kita dengarkan pendapatnya bagaimana dan dilindungi oleh negara," jelasnya.
(Tribunnews.com/Citra Agusta Putri Anastasia/B Ambarita/Kompas.com/Ihsanuddin)