Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi massa di Manokwari dan Sorong pada Senin, (19/8/2019) yang diwarnai dengan blokade jalan hingga pembakaran di kantor DPRD Provinsi Papua Barat dan sejumlah fasilitas umum.
Aksi itu diduga buntut insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, beberapa hari sebelumnya. Dalam pengepungan tersebut juga terlontar ungkapan-ungkapan rasis kepada para mahasiswa Papua.
Untuk menyelesaikan permasalahan itu, Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan perlu agenda khusus dalam menangani masalah di Papua dan Papua Barat.
Baca: Momen Putri Diana Ajukan Pertanyaan Tak Pantas untuk Ratu Elizabeth II, Keluarga Kerajaan Kaget
Agenda khusus tersebut dijalankan oleh tim lintas sektor dengan konsentrasi full menyelesaikan masalah di Papua.
"Saya pikir harus ada agenda khusus tangani segera papua dengan full konsentrasi yang melibatkan tim lintas sektor," ujar SYL saat dihubungi, Selasa (20/8/2019).
Menurut SYL, poin utama dari agenda khusus ini adalah mewujudkan dan sosialisasi rasa keadilan kepada masyarakat Papua.
Baca: Dua Mantan Sekjen PKB Mengaku Tidak Diundang di Muktamar Bali, Katanya ada Dendam Pilpres
Ia menilai gejolak dan masalah di Papua selama ini muncul lantaran persoalan ketidakadilan yang dirasakan saudara-saudara Papua termasuk perlakuan terhadap mereka.
"Karena itu, perhatian Jokowi yang sangat serius ke Papua selama ini perlu makin diaktualkan agar rasa keadilan sungguh-sungguh dialami oleh saudara-saudara kita dari Papua. Perhatian Jokowi ini nantilah yang dibuat dalam agenda khusus yang permanen, konkrit dan aktual," terang SYL.
Dalam agenda khusus ini, kata SYL, selain keterlibatan full dari negara atau pemerintah, juga perlu menghadirkan tokoh-tokoh Papua yang mereka hormati dan tokoh-tokoh nasional yang masih dipercaya oleh masyarakat Papua.
Kemudian, lanjut SYL, harus dilibatkan guru, tokoh agama, kepala desa dan para ketua adat di tanah Papua.
"Jadi, agenda khusus ini perlu dilakukan secara masif dengan melibatkan berbagai pihak termasuk, guru, tokoh agama, kepala desa dan para ketua adat di tanah Papua," imbuhnya.
Selain agenda khusus yang bersifat permanen atau jangka panjang, SYL juga menganjurkan agenda temporary atau agenda sementara, yakni asrama-asrama mahasiswa dari daerah yang terdapat di suatu wilayah Provinsi atau Kabupaten dan Kota harus ditata kembali.
Menurut SYL, penataan ini tidak hanya untuk asrama Papua, tetapi juga asrama dari daerah lain.
"Asrama-asrama daerah ditata kembali karena selalu membangun fanatisme egosentris kedaerahan. Minimal asrama-asrama ini harus dikendalikan para bupati atau walikota setempat," pungkasnya.