Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Polemik pengadaan 21.801 unit motor listrik bermerek Emmo oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergulir.
Di tengah langkah percepatan distribusi gizi nasional, muncul sorotan terkait mekanisme anggaran, nilai keekonomian kendaraan, serta kesiapan infrastruktur purnajual penyedia barang.
AISMOLI Soroti Transparansi Spesifikasi
Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang mendorong ekosistem kendaraan listrik.
Namun, Ketua AISMOLI Budi Setiyadi mengungkapkan fakta bahwa pihaknya belum menerima informasi formal dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengenai pengadaan masif merek Emmo tersebut.
Terkait harga motor Emmo tipe Trail JVX GT yang mencapai Rp49,95 juta per unit di e-purchasing (sistem pengadaan elektronik pemerintah), Budi menekankan pentingnya transparansi spesifikasi teknis guna memastikan kewajaran nilai aset negara tersebut.
“Wah ini saya tidak bisa jawab, motor listrik ada yang harganya 100 juta, ada yang di bawah sampai dengan 20 juta ya ada, tergantung baterai dan teknologinya,” ujar Budi kepada Tribunnews.com, Senin (13/4/2026).
Verifikasi Infrastruktur dan Rekam Jejak
Profil Emmo Electric Mobility memicu diskusi publik terkait kesiapan layanan purnajualnya.
Data Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) menunjukkan desain industri dua produk mereka baru terdaftar pada Agustus dan Oktober 2025.
Fakta di lapangan juga menunjukkan infrastruktur diler dan showroom belum sepenuhnya siap.
Penelusuran menunjukkan satu-satunya diler Emmo berada di Grogol, Jakarta Barat, terpantau masih kosong dan belum beroperasi.
Selain itu, pada laman resmi perusahaan, kontak yang tercantum hanya berupa nomor telepon seluler, bukan nomor telepon kantor permanen (landline).
Baca juga: Sosok Yenna Yuniana, Bos Pemenang Tender Motor MBG yang Tak Dikenal Pak RT
Menkeu Purbaya Kecolongan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pihaknya baru menyadari transaksi jumbo tersebut setelah proses berjalan.
Sebagai langkah proteksi anggaran, ia langsung memotong alokasi tambahan untuk tahun berjalan.
“Kita baru tahu belakangan, sudah dipotong anggarannya. Saya tidak tahu persetujuan awal, ketika tahu, saya potong. Tanya ke Ketua BGN deh,” tegas Purbaya di Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mengetahui detail pengadaan unit operasional untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut.