Baca tanpa iklan
DPR Endus Dinamika Anggaran
Komisi IX DPR RI mencatat adanya ketidaksinkronan informasi antarlembaga.
Anggota Komisi IX, Pulung Agustanto, menyebut rencana pengadaan senilai Rp1,39 triliun ini sebenarnya sempat mendapat catatan dari Kemenkeu namun tetap direalisasikan BGN.
Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, turut menyoroti kesiapan distributor.
“Kantor distributornya bahkan belum jadi, tapi barangnya sudah hadir. Ini something fishy (mencurigakan),” ungkapnya.
Penjelasan BGN: Akses Wilayah Terpelosok
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengklarifikasi bahwa realisasi pembelian saat ini mencapai 21.801 unit dengan harga sekitar Rp42 juta per unit (di bawah harga pasar) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 48,5 persen.
“Ini bagian perencanaan anggaran 2025 untuk menjangkau pelosok yang sulit diakses kendaraan roda empat agar distribusi gizi lancar,” jelas Dadan.
BGN memastikan seluruh proses administrasi Barang Milik Negara (BMN) diselesaikan agar penggunaan aset tetap akuntabel.
Peringatan KPK dan Status Unit
Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aminudin, memastikan pihaknya memantau ketat kepatuhan regulasi dalam proyek bernilai triliunan rupiah ini guna mencegah potensi kerugian negara. Menurutnya, pengadaan di instansi pemerintah diperbolehkan sepanjang berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Hingga saat ini, puluhan ribu unit motor listrik Emmo tersebut terpantau belum didistribusikan ke daerah sasaran. Pihak Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi bahwa seluruh kendaraan masih dalam tahap penyelesaian administrasi untuk dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) demi menjaga akuntabilitas sebelum akhirnya diterjunkan ke lapangan.