Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil soal pemindahan ibu kota baru, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan daerah yang disebut itu baru alternatif.
Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal mengatakan, keputusan resmi tetap ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saat ini masih dalam kajian, kemarin (pernyataan) Menteri ATR itu alternatif, fixed nya kami masih tunggu pak presiden," kata Akmal di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).
Sehingga, lanjut Akmal, pemerintah pusat belum secara resmi menetapkan wilayah Kalimantan Timur sebagai wilayah Ibu Kota Negara yang baru.
Yang sudah ditetapkan baru sebatas pulaunya saja.
"Belum ada penetapan teritorial otonom, tapi pulau sudah," ujar Akmal.
Katanya, sebelum menentukan kepastian lokasi Ibu Kota Negara baru, banyak tahapan yang harus dilalui lebih dulu.
Seperti penyusunan master plan, kalkulasi besaran biaya, kelembagaan, otoritas pemerintahan dan hal dengan sifat teknis lainnya.
Baca: Politisi PKB Nilai Kendaraan Baru Dinas Menteri Untuk Menghemat APBN
Baca: Kejuaraan Bulutangkis BWF 2019: Dominasi Wakil Jepang & Tiongkok di Semifinal, Indonesia Sisa Tiga
Baca: SESAAT LAGI - Live Streaming Persebaya vs Persija Pukul 15:30 WIB, Persija Lawan Bajul Ijo Pincang
Baca: Viral Satpam Tewas Digigit Ular Weling, Begini Cara Bedakan Ular Berbisa atau Tidak Secara Fisik
"Banyak tahapan lokasi dilakukan, bahan, master plan, kalkulasi, besaran biaya, kelembagaannya, otoritas pemerintah dan berbagai teknis lain," ungkap dia.
Pernyataan Sofyan Djalil
Menteri ATR, Sofyan Djalil memang mengatakan, lokasi ibu kota negara yang baru berada di Kalimantan Timur.
Namun, Sofyan Djalil masih mengunci rapat lokasi tepat ibu kota baru itu karena
Dia tak ingin membocorkan lokasi tersebut sebelum memastikan ketersediaan lahan di lokasi tersebut.
"Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana,” kata Sofyan.