Baca tanpa iklan
Berikut beberapa alasan mengapa ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, dari risiko bencana hingga terletak di tengah Indonesia.
TRIBUNNEWS.COM - Ibu kota Indonesia resmi pindah ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Ada beberapa alasan mengapa ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, dari risiko bencana hingga lokasinya yang terletak di tengah Indonesia.
Hal ini dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/8/2019) siang.
Konferensi pers mengenai pengumuman ibu kota baru disiarkan secara langsung di Kompas TV sekitar mulai pukul 13.00 WIB.
Baca: BREAKING NEWS: Ibu Kota Baru Indonesia Berlokasi di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Kaltim
Baca: Mengenal Penajam Paser Utara Kaltim, Lokasi Baru Ibu Kota RI yang Baru Diumumkan Jokowi
Baca: Total Lahan Ibu Kota Baru di Kaltim 180.000 Ha, Setengahnya Ruang Terbuka Hijau
Jokowi menerangkan, rencana untuk memindahkan ibu kota sudah digagas sejak lama.
Bahkan, rencana tersebut sudah ada sejak era Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.
Menurut Jokowi, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya.
Lantas, Jokowi mengemukakan alasan mengapa ibu kota Indonesia dipindah.
Pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa.
Selain itu, bandar udara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia juga ada di Jakarta.
Kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sebanyak 150 juta jiwa atau 54 persen dari total penduduk Indonesia.
58 persen PDB ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa.
Pulau Jawa juga menjadi sumber ketahanan pangan.
Beban tersebut akan semakin berat jika ibu kota pemerintahan tetap ada di Pulau Jawa.
Sementara itu, total kebutuhan pendanaan untuk ibu kota baru yakni kurang lebih sebesar 466 triliun Rupiah.
Nantinya, 19 persen pendanaan akan berasal dari APBN.
Pendanaan berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta.
Sisanya akan berasal dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung swasta dan BUMN.
"Kita tidak bisa membiarkan beban Jakarta dan Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk. Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, polusi udara, dan air yang harus segera ditangani," terang Jokowi.
Jokowi mejelaskan, berbagai masalah di Jakarta tersebut bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta.
Namun, hal itu dikarenakan besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan Jakarta.
Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa terus meningkat, meskipun sejak 2001 telah dilakukan otonomi daerah.
Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan selama tiga tahun terakhir.
Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Alasan Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur
Dalam siaran pers, Jokowi menjelaskan beberapa alasan mengapa ibu kota baru berlokasi di Kalimantan Timur.
Pertama, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor.
Kedua, lokasinya yang strategis.
Ibu kota baru berada di tengah-tengah Indonesia.
Ketiga, lokasi ibu kota baru berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda.
Sementara itu, alasan lainnya adalah bahwa lokasi tersebut memiliki infrastruktur yang relatif lengkap.
Alasan terakhir, ibu kota baru memiliki persediaan lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar.
"Pembangunan ibu kota baru ini bukan satu-satunya upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa. Pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam," ujar Jokowi.
Meskipun begitu, kata Jokowi, Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan.
Jakarta akan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, keuangan, pusat perdagangan dan jasa berskala regional dan global.
Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar 571 T tetap terus dijalankan.
Jokowi menyebut, pembahasannya juga telah sampai level teknis dan siap dieksekusi.
"Saya paham bahwa pemindahan ibu kota negara ini, termasuk lokasinya, membutuhkan dukungan dan persetujuan DPR. Oleh sebab itu, tadi pagi, saya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR RI dengan dilampiri hasil-hasil kajian mengenai calon ibu kota baru tersebut," tutur Jokowi.
Sehubungan dengan hal tersebut, lanjut Jokowi, pemerintah akan segera mempersiapkan Rancangan Undang-Undang untuk disampaikan kepada DPR.
Pemilihan Ibu Kota Baru di Kaltim
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil menyebutkan lokasi ibu kota yang baru akan berada di Provinsi Kalimantan Timur.
"Iya, Kaltim benar," ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Namun, Sofyan Djalil masih mengunci rapat lokasi tepat ibu kota baru itu.
Dia tak ingin membocorkan lokasi tersebut sebelum memastikan ketersediaan lahan di lokasi tersebut.
"Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana,” kata Sofyan.
Menurut Sofyan, begitu lokasi pasti calon ibu kota baru itu diumumkan Presiden Jokowi, pihaknya akan mengamankan kepemilikan lahannya.
"Begitu diputuskan di mana lokasinya, akan kami kunci (lahannya),” ucap dia.
Namun, belum ada setengah hari, pernyataan Sofyan Djalil soal ibu kota baru itu dibantah Jokowi.
Jokowi masih menunggu beberapa kajian sebelum memutuskan di mana lokasi ibu kota baru.
Sayang, mantan Wali Kota Solo itu enggan menjelaskan lebih detil apa kajian yang belum komplet itu.
Menurut dia, kajian tersebut sampai saat ini belum ia terima.
Oleh karena itu, belum ada keputusan dan pengumuman soal lokasi persis ibu kota baru.
Pemerintah baru sebatas menentukan, ibu kota pengganti DKI Jakarta akan ada di Pulau Kalimantan.
Ada dua daerah yang hingga saat ini menjadi kandidat kuat sebagai ibu kota baru, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
"Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya," kata Jokowi.
Pasca-bantahan Presiden Jokowi, Sofyan Djalil merevisi pernyataannya mengenai lokasi ibu kota baru.
Menurut dia, saat ini lokasi pusat pemerintahan baru belum ditentukan.
"Belum ada keputusan. Tunggu saja," ujar Sofyan, seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Kamis (22/8/2019).
Ia menyebutkan, lokasi ibu kota baru bakal diumumkan Presiden Jokowi.
Lokasi Ibu Kota Baru
Jokowi telah memilih dua provinsi di Kalimantan yang akan jadi calon ibu kota baru, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
Dari kedua provinsi ini, ada beberapa lokasi yang pernah ditinjau Jokowi sebagai calon ibu kota baru.
Sebut saja Bukit Soeharto di kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Jokowi juga meninjau Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
Selain itu, Jokowi pernah menyambangi kawasan yang disebut 'Kawasan Segitiga.'
Nama Kawasan Segitiga diambil karena daerah itu berada di antara Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
(Tribunnews.com/Citra Agusta Putri Anastasia/Sri Juliati)