Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak dua satuan setingkat kompi atau sekira dua ratus anggota TNI dari Yonif 501 Kostrad dan 129 orang personel dari Korps Marinir didatangkan ke Jayapura.
Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol CPL Eko Daryanto mengatakan para personel tersebut didatangkan untuk membantu aparat keamanan yang bertugas mengamankan kota tersebut pasca kerusuhan pada Kamis (29/8/2019).
Eko juga mengatakan penugasan personel yang didatangkan secara bertahap sejak Kamis (29/8/2019) dan Jumat (30/8/2019) tersebut bersifat sementara.
"Sebanyak Dua SSK Yonif 501 Kostrad dan 129 orang personel Marinir untuk sementara," kata Eko ketika dihubungi Tribunnews.com.
Baca: Hoaks soal Papua Dikendalikan dari Luar Negeri, Ini Kata Kepala BSSN
Eko mengatakan, hingga pukul 11.00 WIB ia belum menerima laporan mengenai personel TNI yang terluka akibat kerusuhan di Jayapura pada Kamis (29/8/2019) kemarin.
"Belum ada laporan yang menjadi korban aksi anarkis kemarin sampai dengan saat ini," kata Eko.
Kerahkan 10 Truk
TNI-Polri mengerahkan 10 truk untuk membantu mengevakuasi dan mengantar pulang kurang lebih seribu orang massa aksi demo yang menduduki kantor Gubernur Papua pada Kamis (29/8/2019).
Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol CPL Eko Daryanto mengatakan pengerahan truk tersebut guna mengantisipasi bentrok antara massa aksi demo dengan aksi masyarakat yang mengatasnamakan Paguyuban Nusantara.
"Pengerahan truk TNI-Polri adalah dalam upaya mengantisipasi bentrok antara massa aksi demo yang merasa ketakutan untuk kembali ke tempat masing-masing dengan aksi masyarakat yang mengatasnamakan kelompok masyarakat Paguyuban Nusantara yang menolak aksi demo," kata Eko dalam keterangannya pada Jumat (30/8/2019).
Baca: Daftar Sejumlah Bangunan yang Rusak Akibat Kerusuhan di Jayapura Kemarin
Baca: AGM-114 Hellfire, Rudal Pelibas Tank Andalan Heli AH-64E Guardian TNI AD
Baca: Ini Sebabnya Aulia Kesuma Bisa Punya Utang Rp 10 Miliar Sehingga Nekat Habisi Suami dan Anak Tirinya
Eko mengatakan, selanjutnya Kodam XVII/Cenderawasih berupaya menghimbau kepada masyarakat paguyuban Nusantara untuk menghentikan aksi sweeping terhadap pelaku aksi demo.
"Kedua, meningkatkan pengamananan terhadap objek-objek vital dan memback-up Polda Papua dalam rangka pengamanan aksi-aksi demo di lapangan," kata Eko.