Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tokoh pemuda Papua asal Nduga, Samuel Tabuni menyesalkan sikap pemerintah yang tidak bergerak cepat merespon aksi rasisme kepada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.
Hal itu pula yang menjadi dasar kemarahan masyarakat Papua yang berujung terjadinya kerusuhan dan perusakan sejumlah fasilitas.
Samuel pun menyampaikan, bagaimana para pelaku rasisme baru ditindak setelah terjadi unjuk rasa.
Hal itu disampaikan Samuel saat didampingi Menkopolhukam Wiranto, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Baca: Efek Rumah Kaca Bawakan Lagu Mosi Tidak Percaya untuk Pansel Capim KPK di Gedung Merah Putih
Baca: Frustrasi Disuruh Istri Jual Warisan, Kakek 65 Tahun Memilih Mengakhiri Hidupnya di Kamar Mandi
Baca: Kantor dan Berkas Penetapan Anggota DPRD Terpilih Ludes Dibakar, Ini Harapan KPU Papua
"Kenapa proses pembiaran penegakkan hukum tidak dilakukan secara baik dan benar. Khusus kemarin di Surabaya. Kita harus demo baru proses. Padahal proses rasisme itu sudah berlangsung lama. Itu menjadi amarah masyarakat papua saat ini," ujar Samuel.
Pembiaran penegakkan hukum, kata Samuel, tergambar dalam banyaknya operasi militer di Nduga.
Sehingga membuat anak muda di sana tidak diberi ruang untuk terlibat dalam kebijakan nasional maupun provinsi.
Hal ini dianggap tidak baik untuk masa depan anak-anak Papua.
"Terakhir saya minta ke pak Menko (Wiranto, Red), bahwa pasukan di Nduga itu ditarik, karena masyarakat saya semua ada di luar," kata Samuel.
Mendengar hal itu, Wiranto menyanggupi untuk menarik pasukan dari Nduga, Papua.
Namun, Wiranto memberikan catatan sudah tidak ada lagi penyerangan yang mengganggu stabilitas negara.
Baca: 5 Klarifikasi SimpleMan soal KKN di Desa Penari, Lokasi di Rowo Bayu hingga Keaslian Cerita?
Baca: Hasil Sidang Komdis PSSI, Persebaya Paling Banyak Denda
"Kalau sudah tenang nggak ada serangan, nggak ada gangguan keamanan. Jaminan itu juga saya minta, saya menyarankan Presiden untuk Panglima TNI menarik pasukan dari Nduga," jelas Wiranto.
Lebih lanjut, Wiranto menyampaikan, keberadaan anggota TNI di Papua bukan tanpa alasan.
Melainkan ada ancaman dari kelompok bersenjata yang berpotensi melakukan aksi pengerusakan.