Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyoroti pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) yang diterapkan di Papua.
Sebab, gejolak yang belakangan terjadi di Papua, satu di antaranya yakni pembangunan yang tak diinginkan rakyat Papua sendiri, termasuk dalam pelaksanaan Otsus.
Baca: Puan Maharani Urutan Pertama dari 575 Legislator Senayan, Fadli Zon Posisi Delapan
Ia menilai, pemerintah tak memiliki komitmen panjang untuk membangun daerah paling timur Indonesia itu.
"Memang kami beberapa kali, saya sebagai Ketua Tim Pemantau Otsus mengusulkan agar ada revisi terhadap Undang-Undang Otsus itu, tapi pihak pemerintah tidak pernah mau," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2019).
"Padahal menurut saya (revisi) diperlukan, apalagi dana otsus sendiri akan berakhir di 2021, jadi kami berkali-kali bersurat kepada pihak pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Otsus tapi pihak pemerintah belum siap," sambung Fadli.
Menurutnya, selama ini dana Otsus yang diberikan kepada rakyat Papua belum tepat sasaran.
Pasalnya, dana Otsus tidak diatur oleh suatu badan yang khusus mengatur dana Otsus.
Baca: Tua-tua Adat Fakfak Papua Barat: Mari Bangun dan Rajut Kembali Persaudaraan
Untuk itu, ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dana yang selama ini dipakai dalam Otsus di Papua.
"Kemudian juga pengawasannya waktu itu kami minta kepada BPK itu audit terhadap penggunaan dana (Otsus). Itupun kalau tudak salah bertahun-tahun tidak dilakukan, tapi tetap mendaptkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)," pungkas Fadli.
Minta Jokowi blusukan ke Papua
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) blusukan ke Papua.
Hal itu dimaksudkan, untuk meredakan ketegangan yang terjadi di Papua yang kini masih bergejolak.
"Menurut saya, presiden perlu datang segera ke Papua, blusukan lah ke Papua," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2019).