Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekira 300 orang peserta aksi unjuk rasa berujung rusuh dan anarkis di Jayapura, Papua, Kamis (29/08/2019), merasa ditipu koordinator aksi massa.
Atas hal tersebut mereka pun secara sadar berkomitmen tidak akan lagi ikut dalam aksi demonstrasi dalam bentuk apapun.
Massa yang berasal dari masyarakat pegunungan atau Wamena itu sempat bersembunyi di kompleks kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Minggu (1/9/2019) sore pukul 14.30 WIT.
Mereka menyampaikan penyesalan dan merasa ketakutan untuk kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing di wilayah Abepura dan Waena.
Baca: Kenapa Remaja Putri Butuh Tablet Tambah Darah?
Baca: Jadi Politikus Senayan Termuda, Hillary Berharap Duduk di Komisi X atau III DPR, Ini Alasannya
Baca: Satu Keluarga Sampai Menangis dan Bersujud di depan Hotman Paris, Si Anak Bikin Hotman Tak Nyaman
Kapendam XVII/Cenderawasih Letnan Kolonel CPL Eko Daryanto mengatakan 300-an orang yang merupakan bagian dari massa pendemo sepakat untuk tidak mau lagi ikut-ikutan aksi demo massa dalam bentuk apapun.
"Kelompok massa pendemo ini merasa telah ditipu oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan isue rasisme," kata Eko dalam keterangannya, Minggu (1/9/2019).
Eko mengatakan, selama 3 hari mereka bersembunyi di wilayah sekitar Kelurahan Numbay karena tidak berani kembali ke daerah Abepura dan Waena takut mendapat aksi balasan dari masyarakat yang telah menjadi korban aksi penjarahan, pembakaran, pelemparan maupun perusakan di sepanjang jalan Waena-Jayapura.
"Pada hari Minggu siang, perwakilan kelompok yang sebagian besar berasal dari Wamena tersebut menemui Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua, Desman Kogaya, untuk memohon bantuan agar diberikan jaminan keamanan dan angkutan dalam proses mereka kembali ke daerah Abepura dan Waena," kata Eko.
Baca: Bus Rombongan Olimpiade Matematika asal Indonesia Sempat Terhalang Unjuk Rasa di Hong Kong
Baca: Omid Nazari Unggah Foto setelah Bawa Persib Bandung Menang, Langsung Banjir Pujian dari Bobotoh
Baca: Kisah Pilu Pemain Baseball, Tiga Orang Tercintanya Dibunuh Saudara Sendiri
Eko melanjutkan, selanjutnya Desman Kogoya menghubungi Kodam XVII/Cenderawasih dan perwakilan Komnas HAM wilayah Papua sebagai mediator.
"Asintel Kasdam Kolonel Inf JO Sembiring sebagai perwakilan dari Kodam XVII/Cenderawasih dan Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramanday, melakukan mediasi dan negosiasi untuk memberikan solusi terbaik guna proses evakuasi terhadap 300-an orang dalam rangka evakuasi pemulangan dan pengamanan agar terhindar bentrok susulan antar kelompok massa khususnya di wilayah Jayapura," kata Eko.
Eko mengatakan, dalam proses mediasi tersebut hadir pula Pendeta dan Wakil Bupati Lanny Jaya.
"Anggota MRP Kodam XVII/Cenderawasih telah menyiapkan kurang lebih 15 truk TNI/Polri guna mengangkut massa yang sempat bertahan di wilayah Kelurahan Numbay pasca aksi demo beberapa hari yang lalu," kata Eko.
Eko mengatakan, kemudian pukul 17.00 WIT dilakukan evakuasi gelombang pertama sebanyak 116 orang dan pukul 19.50 WIT evakuasi gelombang kedua sebanyak 172 orang.
"Satu orang yang diduga pelaku penjarahan diamankan oleh pihak Polres Jayapura karena pada saat pemeriksaan ditemukan kunci SPM baru dikantongnya. Proses evakuasi pemulangan berjalan aman dan lancar dengan pengawalan ketat dari Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua," kata Eko.
Pihak asing
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkap adanya keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan yang timbul di beberapa wilayah Papua, beberapa waktu terakhir.
Berdasarkan informasi dari intelijen, Tito menyebut kelompok yang berupaya melakukan kerusuhan memiliki hubungan dengan pihak asing atau jaringan internasional.
"Ada, ada (keterlibatan pihak asing). Kita tahulah kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional," ujar Tito, pasca HUT Polwan ke-71, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2019).
Meski demikian, mantan Kapolda Metro Jaya itu tidak menjelaskan secara detail siapa pihak asing yang dimaksud dan peran yang bersangkutan dalam kerusuhan tersebut.
Baca: Ifan Seventeen Ungkap Hal Mistis Saat Manggung, Ria Ricis: Masa Setan Nonton Konser, Itu Setan Apa?
Baca: Pemeran Video Panas Banjarmasin Viral Mengaku Nama Baiknya Dicemarkan, Sebut untuk Koleksi Pribadi
Menurutnya, pihaknya akan menangani kasus keterlibatan pihak asing itu melalui cara bekerjasama dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan Intelijen.
"Jadi kami harus menanganinya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama kita dengan Ibu Menlu (Menteri Luar Negeri) dan jaringan intelijen," ungkapnya.
Baca: Kapolri Minta Kapolda Papua dan Papua Barat Terbitkan Maklumat Larang Demo
Dalam kesempatan sama, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal menegaskan kasus ini harus ditangani secara komprehensif.
Iqbal mengatakan pihaknya bersama seluruh stakeholder terkait tengah memetakan sejauh mana keterlibatan pihak asing tersebut.
Selain itu, ia juga menuturkan bahwa pihak-pihak yang diduga menggerakkan massa untuk melakukan kerusuhan tengah didalami. Polri disebutnya tak segan menindak apabila menemukan bukti hukum.
"Ini sedang kami petakan. Pihak kami, jaringan intelijen dengan beberapa lembaga terkait, sudah bekerja. Intinya, kami tidak bisa juga menyampaikan seluruhnya di sini. Ini diplomasi antarnegara," ujar Iqbal.
"Pihak-pihak yang diduga menggerakkan sudah dipetakan dan sedang didalami. Kalau misalnya terbukti secara hukum, tentunya akan ditindak," imbuhnya.
Maklumat
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta Kapolda Papua dan Kapolda Papua Barat untuk menerbitkan maklumat larangan aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dirasa berpotensi rusuh.
"Saya sudah perintahkan kepada Kapolda Papua dan Papua Barat untuk mengeluarkan maklumat untuk melakukan larangan demonstrasi atau unjuk rasa yang potensial anarkis," ujar Tito, pasca HUT Polwan ke-71, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2019).
Ia menjelaskan bahwa maklumat itu dikeluarkan untuk mencegah kerusuhan kembali terjadi yang berawal dari aksi unjuk rasa, seperti di Manokwari dan Jayapura.
Maklumat itu dikeluarkan guna mencegah kerusuhan yang berawal dari aksi unjuk rasa di Manokwari dan Jayapura.
Sebenarnya, kata dia, telah memberi kesempatan kepada masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
Baca: Siap Tambah Pasukan, Kapolri-Panglima akan ke Papua Hingga Seminggu
"Tapi kenyataannya menjadi anarkis, menjadi rusuh, ada korban, kerusakan. Penyampaian pendapat bukan berarti anarkis, itu nggak bisa ditolerir," ucapnya.
Lebih lanjut, mantan Kapolda Papua itu kembali menegaskan pelarangan unjuk rasa di Papua juga berkaca pada aksi pelarangan serupa di depan Bawaslu RI, Jakarta pada 21-22 Mei lalu.
"Saya larang untuk melakukan aksi unjuk rasa di Bawaslu, kenapa? Kita toleransi, disalahgunakan. Ini juga sama, ditoleransi disalahgunakan," tandas jenderal bintang empat itu.