Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menkopolhukam Wiranto menyinggung adanya berita bohong atau hoaks yang disebarkan guna mengadu domba masyarakat Papua terkait kondisi di lapangan.
Menurut Wiranto, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan untuk segera meluruskan informasi tersebut.
Baca: Pemerintah Diminta Tegas Terhadap Keterlibatan Asing Dalam Insiden Kerusuhan di Papua
Pasalnya, hoaks itu juga digunakan untuk mendiskreditkan pemerintah.
"Beliau (Presiden) memerintahkan untuk segera menyampaikan informasi yang benar lewat media. Kenapa? Agar dapat menetralisir berita hoaks dan palsu yang didesain untuk mengacaukan informasi, mendiskreditkan pemerintah, adu domba masyarakat Papua, memelihara kekacauan di sana," ujar Wiranto, di Ruang Media Center Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).
Wiranto menjelaskan upaya adu domba tersebut sudah berhasil dilakukan di Papua.
Baca: Anak Petani Lolos Akmil Usai 10 Kali Gagal, Tangannya Penuh Luka Lantaran Bantu Orangtua di Sawah
Hal itu terlihat dari adanya benturan yang terjadi antara orang asli Papua dengan masyarakat pendatang.
Mantan Panglima ABRI (TNI -red) itu mengatakan banyak fasilitas dari masyarakat pendatang yang disebut paguyuban nusantara dirusak akibat adu domba.
"Saat kejadian banyak fasilitas milik masyarakat pendatang juga dirusak. Mereka sepakat untuk menghentikan itu, duduk bersama membicarakan kehidupan yang damai. Jadi kita bersyukur kita dapat pertahankan," ucapnya.
Lebih lanjut, Wiranto memastikan situasi di lapangan atau wilayah Papua saat ini sudah berangsur pulih.
Untuk memastikan itu, pihaknya mengirimkan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian dan Sesmenko Polhukam untuk langsung meninjau ke Papua.
Wiranto menyebut keduanya datang ke Papua untuk menemui masyarakat dan mengetahui situasi di lapangan.
Baca: Jumlah Kerugian dari Kerusuhan Papua, Menteri PUPR Ungkap Capai Puluhan Miliar
Dan di lapangan pun fasilitas publik sudah mulai beroperasi, meski praktek belajar mengajar masih belum dilakukan.