Survei Median: Jokowi Harus Berjuang Yakinkan Publik Terkait Pemindahan Ibu Kota

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Media survei nasional (Median) merilis survei terbaru bertema "Melihat Persepsi Publik Terhadap Rencana Pemindahan Ibukota" Selasa, (3/10), di Jakarta.

Menurut direktur eksekutif Median, Rico Marbun, masalah pemindahan ibukota memerlukan tahapan, salah satunya proses politik di DPR, maka survei dilakukab untuk melihat persepsi publik.

Berdasarkan survei ditemukan bahwa, sosialisasi rencana pemindahan ibu kota sudah berjalan baik, karena mayoritas atau sebesar 86,7 persen publik yang tahu, hanya 13,3 persen penduduk yang tidak tahu.

"Mayoritas responden sudah mengetahui bahwa pemerintah Jokowi memiliki program pemindahan ibu kota," kata Rico.

Baca: Hasil Survei: Masyarakat di Bawah Usia 40 Tahun Tolak Rencana Pemindahan Ibu Kota

Namun, menurut Rico, pemeritah memiliki tugas berat meyakinkan publik terkait rencana itu, mengingat sebagian besar publik masih belum setuju.

Walaupun perbedaannya sangat tipis antara yang setuju dengan yang tidak setuju.

"Dari hasil survei ditemukan bahwa ada 45,3 persen publik yang tidak setuju dengan rencana presiden jokowi memindahkan ibukota, sedangkan 40,7 persen setuju. Mereka yang yang tidak tahun sebesar 14,0 persen,"katanya.

Jika dilihat dari domisilinya, penduduk di pulau Jawa sebagian besar tidak setuju pemindahan ibukota.

"Di pulau Jawa sebesar 51,4 persen tidak setuju pemindahan ibukota. Sedangkan yang setuju sebesar 30,7 persen, dan yang tidak tahu sebesar 17,9 persen," kata Rico.

Sedangkan penduduk di luar pulau Jawa, sebagian besar setuju rencana pemindahan ibukota.

"Di luar pulau Jawa, yang setuju rencana pemindahan ibukota sebesar 56,0 persen. Sedangkan tidak setuju sebanyak 35,9 persen, dan yang tidak tahu 8,1 persen,"kata Rico.

Dari mereka yang tidak setuju terhadap pemindahan ibukota itu, survei menemukan lima alasan utama. Menurut Rico, ketika ditanyakan, apa alasan tidak setuju dengan rencana.

Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke  Kalimantan, ternyata terkait perioritas masalah ekonomi sebesar 15,0 persen; pengeluaran uang negara akan makin tinggi, sebesar 14,2 persen; adanya masalah Papua 9,3 persen; khawatir pembangunan di ibukota baru harus dari nol lagi sebesar 8,5 persen, dan alasan terlalu jauh letak ibukota baru sebesar 4,9 persen.

Survei ini dilakukan dalam rentang waktu 20-30 Agustus 2019, margin of error 3,09 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.