Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informastika (Menkominfo) Rudiantara menyebut gejolak yang terjadi di Papua dan Papua Barat sudah menjadi isu internasional.
Ia menjelaskan, penyebaran informasi bohong bukan hanya dari dalam negeri saja, tetapi ada yang berasal dari luar negeri dengan menggunakan bahasa Inggris.
"Kami lihat ada lebih dari 20 negara yang memang tempat berasal mention. Jadi, isu Papua ini bukan hanya isu domestik tapi ada juga dari internasional," ucap Rudiantara di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (5/9/2019).
Baca: Contoh Soal CPNS 2019 dan P3K/PPPK Ramai Beredar Jelang Pendaftaran Dibuka, Begini Tanggapan BKN
Menurutnya, 20 negara tersebut banyak berasal dari Eropa maupun Asia, dimana media sosial yang mayoritas digunakan yaitu Twitter.
"Paling banyak Twitter, 90 persen lebih," ucap Rudiantara.
Masih adanya informasi bohong, menjadi pertimbangan Keminfo melakukan pembatasan data di bumi Cenderawasih dan akan dipulihkan secara bertahap.
Baca: Fadli Zon Setuju Dengan Niat Pemerintah Tangkap Benny Wenda
"Hari ini bertahap, pembatasan itu hanya kepada data, telepon dan SMS tidak ada masalah. Artinya nanti data internet bisa jalan lagi, bertahap itu dalam artian kabupaten, kotanya," tutur Rudiantara.
Status Benny Wenda
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan status kewarganegaraan ketua United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) Benny Wenda sudah hilang.
Hal tersebut disampaikan Wiranto saat konferensi pers di kantornya, Kemenkopolhukam, Kamis (5/9/2019) di Jakarta.
"Kemarin kan teman-teman tanya statusnya apa. Ternyata setelah kami cek status WNI dari yang bersangkutan (Benny Wenda) sudah hilang. Sesuai perundang-undangan sudah menetap lebih dari lima tahun di negara lain, tanpa melaporkan diri," tegas Wiranto.
Baca: Benny Wenda Akhirnya Bicara soal Kerusuhan Papua, Ancam Papua Bisa Menjadi Timor Timur Berikutnya
Masih menurut Wiranto, saat ini Benny Wenda diangkat menjadi warga kehormatan Oxford dari Pemerintah Inggris, bukan kehormatan dari Kerajaan Inggris.
Wiranto menambahkan di tahun 2004, Benny Wenda mendirikan Free West Papua Campaign di Kota Oxford Inggris dan International Parlement for West Papua tahun 2008.
Baca: Pedagang Kecil Jualan di Trotoar Pasar Tanah Abang Minta Dikasih Tempat Layak