News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Forum Parlemen Dunia Hasilkan Kesepakatan Bali Roadmap

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf, di Bali, Kamis (5/9/2019).

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Parlemen Dunia bertajuk World Parliamentary Forum on Sustainable Development diakhiri dengan diadopsinya kesepakatan bersama yakni Bali Roadmap.

Forum tersebut dihadiri sejumlah delegasi parlemen negara lain, di Bali selama dua hari, 4 hingga 5 September 2019.

Forum digelar dalam upaya kerja sama antara parlemen dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"Bali Roadmap merupakan perwujudan kebutuhan akan komitmen serta political will yang kuat dan petunjuk untuk membangun langkah konkret dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, untuk saat ini dan bagi generasi di masa yang akan datang," ujar Ketua acara Forum Parlemen Dunia Yang juga Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen dan ketua WPFSD, Nurhayati Ali Assegaf, di Bali, Kamis (5/9/209).

Menurutnya, terdapat sejumlah hal-hal penting dalam Bali Roadmap.

Baca: Hotman Paris Akui Sudah Jaga-jaga Duduk di Tengah Elza Syarief dan Nikita Mirzani sebelum Ribut

Baca: Truk yang Kecelakaan Kelebihan Muatan Hingga 25 Ton, Berpotensi Akan Ada Tersangka Baru

Pertama yakni pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar manusia tanpa terkecuali meliputi aspek kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Kedua, mendorong lokalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan konteks budaya dan kearifan lokal setempat.

"Ketiga yakni mendorong kemitraan berbagai pihak terutama pelaku usaha untuk menjawab tantangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan seperti penyediaan akses pelayanan keuangan yang terbuka bagi semua pihak," tuturnya.

Pada sesi pembacaan National Statement, DPR RI yang diwakili oleh Wakil ketua DPR Fadli Zon menekankan bahwa ketimpangan ekstrem menjadi penghambat utama dalam pembangunan sekaligus mengancam penegakan Hak Asasi Manusia.

"Selain itu penting bagi parlemen untuk melakukan autokritik pada data-data pembangunan dari pemerintah masing-masing negara, sebagai bentuk mekanisme check and balance sekaligus memastikan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berjalan dengan baik," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini