Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan orang menggelar aksi damai di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2019).
Demonstrasi hari ini bukan menuntut, mengkritik, atau bahkan mendesak DPR.
Baca: DPR Sahkan Revisi UU KPK, Pegiat Antikorupsi: KPK Dilemahkan
Demonstrasi ini justru mengapresiasi DPR karena telah mengesahkan Revisi UU KPK.
Massa itu terdiri dari beberapa elemen yakni Masyarakat Peduli Demokrasi, Srikandi Milenial dan Forum Silaturahmi Pemuda Indonesia.
Mereka membawa beragam spanduk yang bertuliskan banyak hal.
Di antaranya, 'Jangan Baper KPK' dan 'Berpolitik Jangan di KPK'.
Mayoritas massa yang hadir merupakan anak-anak muda.
Di antara mereka juga mengenakan atribut tokoh dongeng seperti Arjuna, Wiro Sableng, dan Hanoman.
Orator yang memakai kacamata hitam mengatakan aksi ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap prinsip penegakkan hukum yang baik sesuai dengan hak asasi manuasia.
"Masih semangat? Teman-teman jangan patah semangat, kita di sini untuk memperjuangkan penegakkan hukum yang baik yang sesuai hukum hak asasi manusia internasional. DPR sudah mengesahkan, kita apresiasi mereka," ujarnya.
Di lokasi yang sama, terlihat puluhan personel kepolisian berjaga mengamankan aksi damai itu.
Di balik gerbang gedung DPR, terlihat pembatas dari kawat lengkap dengan dua mobil water canon milik Korps Brimob.
Baca: Mungkinkah Jokowi Sudah Cium Aroma Faksi Taliban dan India di KPK?
Hingga pukul 16.30 WIB, aksi demonstrasi apresiasi DPR itu masih berlangsung.
Masing-masing dari mereka bergantian berorasi di atas podium yang terbuat dari mobil pick up.
DPR sahkan Revisi UU KPK yang dibahas dengan pemerintah
Meski mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat, DPR RI akhirnya mengesahkan revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Pengesahan revisi tersebut dilakukan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (17/9/2019).
Sebelum pengambilan keputusan pengesahan RUU KPK, Ketua badan Legislasi sekaligus ketua Panja RUU KPK Supratman Andi Agtas menyampaikan pemaparannya terkait pembahasan revisi antara Panitia Kerja (Panja) DPR dengan Panja Pemerintah.
"Apakah pembicaraan tingkat dua, pengambilan keputusan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya pimpinan sidang Fahri Hamzah, yang dijawab serempak setuju oleh peserta sidang.
Terdapat empat interupsi dalam pengambilan keputusan RUU KPK. Pertama yakni dari Ketua Fraksi Gerindra Edhy Prabowo, kemudian anggota Baleg dari Fraksi PKS Ledia Hanifa, politikus PDIP Erma Suryani Ranik, serta anggota Baleg dari Fraksi PPP Arsul Sani.
Sebelumnya, seluruh Fraksi DPR RI setuju Revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di bawa ke rapat paripurna. Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja DPR dan pemerintah di Ruang Rapat Badan Legislasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin malam (16/9/2019).
Baca: Fahri Hamzah: Pak Jokowi Merasa KPK Adalah Gangguan
Terdapat tujuh poin kesepakatan antar Panitia kerja pemerintah dan Panitia kerja DPR RI mengenai revisi undang-undang KPK dalam rapat tersebut.
Adapun ketujuh poin tersebut, pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap independen.
Kedua, terkait pembentukan Dewan Pengawas. Lalu ketiga, mengenai pelaksanaan fungsi penyadapan oleh KPK.
Keempat, mekanisme penerbitan SP3 oleh KPK.
Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan aparat penegak hukum yang ada dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
Keenam, terkait mekanisme penyitaan dan penggeledahan.
Ketujuh, sistem kepegawaian KPK.
Ketujuh poin kesepakatan pemerintah dan DPR tersebut kemudian diterima secara utuh oleh 7 Fraksi DPR, diantaranya Fraksi PDI, Golkar, NasDem, PKB, PPP, PAN, dan Hanura.
Dua Fraksi yakni Gerindra dan PKS menerima dengan catatan, yakni soal Dewan Pengawas KPK. Sementara itu satu Fraksi lainnya yakni Demokrat belum memberikan tanggapannya.
"Sehingga 7 fraksi menerima itu secara utuh. Jadi itulah dinamika yang terjadi dalam rapat kerja semalam, bahwa fraksi partai Gerindra dengan fraksi partai keadilan sejahtera belum bisa menerima secara utuh menyangkut revisi UU KPK ini karena berkaitan dengan mekanisme pemilihan dari dewan pengawas," ujar Supratman, Selasa, (17/9/2019).