News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Revisi UU KPK

Kritik Jokowi Dengan Cerdas Bukan Dengan Caci Maki

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Grafis terkait Revisi UU KPK dan proses pemilihan Komisioner serta Ketua KPK oleh DPR. TRIBUNNEWS/TIM GRAFIS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Point Indonesia, Karel Haris Susetyo menilai, tidak elok menyalahkan seluruh permasalahan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Termasuk, soal isu mutakhir seperti pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Karel, seharusnya publik mengkritik Jokowi dengan objektif dan berdasarkan fakta.

Jokowi, kata Karel, juga menunjukan kinerja yang layak diapresiasi. Termasuk dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efesien, efektif dan bebas dari pungli. Tidak terkecuali pula dalam isu revisi UU KPK.

"Intinya begini, jika memang Jokowi berhasil ya kita apresiasi. Tapi kalau di rasa ada yang kurang pas, atau ada yang melenceng, ya beri masukan. Kritik dia dengan cerdas dan argumentatif. Bukan dengan caci maki," kata Karel saat dikonfirmasi, Rabu (18/9/2019).

Karel menambahkan, fenomena orang yang selalu menyalahkan Jokowi, diakui atau tidak itu adalah efek dari polarisasi dalam Pilpres yang belum hilang.

Untuk isu-isu tertentu, mereka yang tak suka pada Jokowi, akan selalu cari celah untuk menyalakannya.

Misalnya, dalam kasus mobil Esemka. Jokowi diserang sedemikian rupa.

Baca: PBB Minta Indonesia Cabut Status Tersangka Veronica Koman, Ini Tanggapan Polisi

"Kemudian dalam kasus Papua, Jokowi dianggap orang yang paling bersalah. Padahal masalah Papua, adalah akumulasi dari permasalahan yang terjadi di masa lalu," ucap Karel.

Lucunya lagi, lanjut Karel, untuk kasus yang sifatnya personil, Jokowi turut disalahkan.

Ia mencontohkan ketika Politisi Partai Demokrat Andi Arief ditangkap polisi karena diduga mengkonsumsi sabu, Jokowi pula yang disalahkan. Dianggap gagal memberantas narkoba.

Begitu juga, ketika ada kepala daerah yang kena OTT, Jokowi juga ikut disalahkan.

"Bahkan yang absurd, saat bencana terjadi, ada yang menyebarkan isu bahwa itu karena Jokowi. Jokowi dianggap penyebab terjadinya bencana. Ini kan lucu," katanya.

Untuk itu, ia meminta publik jernih setiap memandang permasalahan yang muncul.

Terlebih, ia percaya Jokowi merupakan orang yang tegas dalam melihat permasalahan yang ada.

"Intinya, apresiasi bila dia berhasil. Kritik dia (Jokowi) bila memang dianggap keliru," kata Karel.

" Saya yakin, Jokowi bukan tokoh yang anti kritik. Ia sepertinya sosok yang mau mendengar. Mau terima masukan. Termasuk siap dikritik keras," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini