Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Magang Muhammad Alberian Reformansyah
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Menkopolhukam Wiranto menyebut, terdapat pihak yang mengambil alih demonstrasi penolakan terhadap RKUHP dan hasil revisi UU KPK. Wiranto menegaskan, demonstrasi yang diawali mahasiswa Senin (23/9/2019) lalu itu, diambil alih oleh kelompok yang menjadikan unjuk rasa tersebut brutal.
Baca: Mentan Amran Redam Demo dan Makan Lesehan Bersama Peternak
"Saya kira bukan (disebut) demonstrasi, karena dilakukan oleh para perusuh, melawan petugas, melempar batu. Meluncurkan kembang api kepada petugas, bergerak di malam hari, dan berusaha menimbulkan korban" jelas Wiranto dalam konferensi pers yang dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala BSSN, Kamis (26/9/2019).
Baca: Gubernur Lemhannas Yakin TNI dan Polri Sulit Diadu Domba
Ditegaskan lagi, demonstrasi yang berujung anarkis u bukan murni lagi untuk mengoreksi kebijakan pemerintah. Akan tetapi, aksi untuk menggagalkan pelantikan DPR, MPR, dan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
"Ada pihak lain yang ingin secara brutal menggagalkan (pelantikan Presiden dan Wakil Presiden) ini, saya kira ini melanggar konstitusi," kata Wiranto.
"Justru melawan hasil karya seluruh bangsa Indonesia yang sudah disahkan melalui penetapan Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga hukum tertinggi untuk mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat" lanjutnya.