Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mengungkapkan pihaknya meminta jatah kursi menteri dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.
Tak hanya itu, Arief mengatakan konsep yang diajukan Partai Gerindra bisa mempengaruhi keberhasilan pemerintahan Jokowi selama lima tahun mendatang.
Dilansir TribunWow yang mengutip kanal YouTube Metrotvnews, Arief menekankan apabila pemerintah ingin berhasil, bisa mengikuti program-program yang ditawarkan Gerindra.
"Yang pasti gini apakah Pemerintah Jokowi mau berhasil atau tidak, kalau mau berhasil ya ikuti saja program-program yang kami tawarkan," ucap Arief pada Senin (7/10/2019).
"Artinya program-program yang kami tawarkan itu berupa pengolahan sumber daya alam, terus ketahanan pangan, terus ketahanan energi, terus kami menyiapkan orang-orangnya untuk bisa dipakai di kementerian."
Baca: Prabowo Disebut Sudah Siapkan Calon Menteri untuk Kabinet Jokowi, Dahnil Anzar Beri Penjelasan
Baca: Membaca Peluang Gerindra dan Demokrat Dapat Jatah Menteri, Bagaimana AHY?
"Artinya sektor-sektor itu yang kita menjadi konsen dari Partai Gerindra," lanjut dia.
Meski begitu, Arief Poyuono mengembalikan semua keputusan pada Jokowi.
Namun, ia menyatakan Gerindra tidak begitu saja menerima jika akhirnya pemerintah memberi kursi menteri.
Arief menyebutkan Gerindra hanya akan menduduki kursi menteri sesuai konsep yang telah mereka ajukan.
Saat ditanya mengenai pernyataannya yang disebut sama saja meminta menteri oleh presenter, Arief Poyuono tak membantah.
"Ya iya dong, kan kita menawarkan program dan menawarkan orang-orangnya," tandas Arief.
Tak hanya Arief Poyuono, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengaku ada pembicaraan antara utusan Gerindra dengan Jokowi terkait tawaran posisi menteri.
"Pembicaraan itu memang ada dan kita tidak bisa pungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar istana untuk itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, sebagaimana dilansir Kompas.com.
"Memang ada pembicaran antara orang yang minta Presiden berkomunikasi dengan kita untuk membicarakan tentang kemungkinan kita bisa berkoalisi atau kemungkinan kita bisa masuk dalam pemerintahan," imbuhnya.