Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelantikan presiden terpilih Jokowi sebentar lagi.
Pada 20 Oktober 2019, Jokowi akan dilantik sebagai presiden dan KH Ma'ruf Amin wakil presiden RI untuk periode 2019-2024.
Namun hingga kini siapa bakal calon menteri yang akan mendampingi Jokowi 5 tahun ke depan masih tetap misterius.
Jokowi beberapa waktu lalu mengatakan jatah kursi menteri untuk kabinet mendatang cuma 45 persen.
Terkait hal itu, pengamat politik M Qodari mengatakan jika mengacu pada pernyataan Jokowi tersebut maka jatah kursi menteri dari parpol di kabinet mendatang terbilang sedikit.
Baca: Gerindra Dikabarkan Incar 3 Kursi di Kementerian Ini
Baca: AHY dan Ilham Habibie Diprediksi Masuk Kabinet Jokowi, Gerindra Siapkan Nama untuk Posisi Menteri
Dari 34 kursi menteri sebanyak 45 persen diantaranya jatah untuk parpol.
"Dengan demikian kursi dari partai cuma 15 orang," ujar Qodari kemarin.
Sementara parpol pendukung Jokowi di Pilpres 2019 terbilang banyak yakni 10 parpol terdiri dari PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, Hanura, PBB, PKPI, PSI, dan Perindo.
Belum lagi jika PAN, Demokrat atau Gerindra bergabung.
Maka 13 partai politik akan rebutan 15 kursi menteri.
Komposisi menteri
Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.
Jokowi menyatakan, komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional. "Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019) lalu seperti dikutip dari Kompas.com.
Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.
PDIP minta banyak
PDI Perjuangan sebagai partai yang memberikan porsi dukungan terbesar kepada Jokowi disebut-sebut akan mendapatkan jatah menteri yang lebih banyak dibandingkan partai pendukung Jokowi lainnya di Pilpres 2019.
Apalagi PDIP merupakan partai pemenang Pemilu 2019.
Pada Kongres V PDIP yang diselenggarakan di Bali Juli 2019 lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Jokowi sudah memberi sinyal PDIP akan mendapatkan jatah kursi menteri terbanyak.
Bahkan pada kesempatan itu, Eks Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan partainya mengajukan 10 nama calon menteri ke Jokowi.
Nama-nama calon menteri dari PDIP sudah ada di kantong Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Yang jelas sudah ada di kantong ketua umum. Kita juga sudah bahas tertutup, terbatas," kata Puan.
M Qodari menduga PDIP akan mendapatkan minimal 4 kursi menteri dari Jokowi.
Di luar itu, menurut Qodari, bisa saja PDIP mendapatkan kursi menteri yang lebih dari 4 jika muncul kalangan profesional yang didorong PDIP.
"Mungkin ada calon menteri dari profesional tapi di-endorse PDIP," ujar Qodari.
Dahulukan parpol pendukung
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto meminta Presiden Joko Widodo mendahulukan partai pengusung dalam menyusun kabinet periode 2019-2024.
Hal itu disampaikan Hasto menanggapi wacana Gerindra yang menyiapkan nama calon menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Dalam hal yang ideal tentu saja apa yang terjadi dalam koalisi sebelum presiden itu sebangun dengan pembentukan kabinet. Sehingga skala prioritas Pak Jokowi mengedepankan terlebih dahulu para menteri terutama yang berasal dari unsur kepartaian Koalisi Indonesia Kerja," ujar Hasto saat ditemui di Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqofah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.
Ia meyakini, Jokowi memahami skala prioritas itu dan akan menerapkannya dalam menyusun kabinet di periode kedua.
Hasto menambahkan, PDI-P dan partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf telah membuka ruang kerja sama dengan Gerindra dalam menyusun struktur pimpinan parlemen dan alat kelengkapan dewan di dalamnya.
Karena itu, ia berharap Gerindra dapat memahami hal tersebut dan tetap melanjutkan kerja sama di parlemen.
"Bahwa meskipun PDI-P menang dengan kekuatan 60,7 di DPR persen kami tidak menerapkan politik bumi hangus seperti 2014 sehingga Gerindra, Demokrat, PAN, PKS itu mendapat tempat di dalam susunan alat kelengkapan dewan," papar Hasto.
"Dengan demikian kerja sama seluruh parpol itu berjalan baik di DPR-MPR. Terkait susunan kabinet itu hak prerogatif presiden tapi tentu dalam demokrasi yang sehat koalisi sebelum pilpres dan pasca-pilpres di dalam kabinet itu seharusnya senafas dan sebangun," lanjut dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno menyampaikan, partainya meminta tiga posisi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf mendatang.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.
"Pembicaraan itu memang ada. Kita tidak bisa mungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Kabinet Gotong Royong
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego melihat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengedepankan semangat gotong royong dalam membentuk Kabinetnya.
Sehingga bisa dipahami, jika Jokowi membuka diri untuk merangkul banyak partai politik untuk bergabung dalam koalisi pemerintah, termasuk dengan Gerindra dan Demokrat.
"Presiden Jokowi nampaknya ingin membuat sebanyak mungkin kawan daripada lawan. Semuanya mau dirangkul," ujar Indria Samego kepada Tribunnews.com, Selasa (8/10/2019).
Dia menilai positif manajemen gotong royong yang dilakukan Jokowi dalam membentuk kabinet Kerja II.
"Kalau bisa dikasih jabatan menteri. Jabatan wakil menteri juga bisa menjadi pilihan. Jadi manajemen gotong royong juga" jelasnya.