Baca tanpa iklan
Tujuan yang jelas harus terumuskan dari awal
Tim Kajian menyimpulkan bahwa masyarakat kebanyakan belum menangkap sepenuhnya tujuan utama pemindahan ibukota.
Padahal, berpindahnya ibu kota negara berdampak kepada dua hal mendasar. Yakni, sistem tata kelola pemerintahan pusat yang harus menyesuaikan dengan kondisi tempat baru dan tempat baru yang harus menyesuaikan dengan datangnya pemerintahan pusat. Dinamika perubahan kedua sistem itu terjadi di satu tempat.
Dinamika baru yang terjadi di ibu kota baru akan mengarah kepada kesetimbangan (equilibrium) baru. Sejauh ini, belum diketahui apakah kesetimbangan baru itu sesuai dengan yang diinginkan atau tidak.
Jika sesuai, masalah berkurang. Jika tidak sesuai, maka perlu ada intervensi sistem sehingga perubahannya sesuai dengan yang diharapkan bersama.
Dengan pertimbangan itulah, maka tujuan utama atau kondisi yang diinginkan dari perpindahan ibu kota itu harus tegas dan sesuai dengan tujuan bangsa. Yaitu, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut melaksanakan ketertiban dunia, agar menjadi Bangsa Indonesia yang adil, makmur, bersatu, dan berdaulat.
Harus mempertimbangkan daya dukung
Ibukota baru yang disebut Pemerintah mengadopsi “living with nature” sebaiknya tidak hanya diartikan membangun kota dengan pilihan infrastruktur yang hemat energi, rendah karbon, dan rendah emisi atau limbah. Namun harus menginternalisasikan, bahkan meniadakan, aspek eksternalitas yang selama ini senantiasa menjadi dampak negatif pembangunan perkotaan.
Perencanaan yang baik adalah kuncinya. Pembangunan jangka panjang seperti ibu kota negara harus mempertimbangkan beberapa skenario dampak dan rekomendasi mitigasinya dalam jangka waktu yang sesuai.
Bentang alam memiliki area dengan keanekaragaman hayati dan stok karbon perlu dianalisis dengan lebih rinci untuk mengidentifikasi area-area yang sensitif. Penempatan ibu kota dan kegiatan pendukungnya diprioritaskan pada daerah-daerah paling tidak sensitif. Sedangkan daerah-daerah dengan nilai konservasi tinggi dan nilai karbon tinggi seperti misalnya koridor satwa liar, perlu dilindungi fungsinya.
Karena ibu kota tidak lepas dari berbagai penunjangnya, semua pemangku kepentingan kunci di ibu kota dan sekitarnya perlu memahami dan memberikan komitmen dalam upaya-upaya mitigasi dan pengurangan risiko atas dampak lingkungan.
Mengenai ibu kota baru yang direncanakan menjadi “smart and intelligent city”, Tim Kajian menyarankan, kepintaran dan kecerdasan yang hakiki adalah meletakkan pilihan pada tekad dan komitmen membangun masyarakat yang tangguh dengan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Bukan sekedar transportasi yang terkoneksi, komunikasi yang bagus, atau disain fisik yang indah.
Ibukota baru harus menyesuaikan diri
Pemerintah perlu menunjukkan strategi menyelaraskan dengan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat, dan memperhatikan status lahan yang dipakai. Bukan sebatas soal ganti rugi, tetapi yang lebih penting adalah pengakuan terhadap hak kelola masyarakat setempat, terutama hak adat.