TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menentukan komposisi dan figur menteri yang dibutuhkan untuk bekerja sesuai dengan visi, misi dan program yang telah dirumuskan dalam nawacita jilid kedua.
"Partai Golkar sendiri sangat percaya, pak Jokowi memiliki penilaian yang sangat objektif untuk memilih mana figur yang tepat dalam membantu beliau untuk mengisi portofolio kabinet yang dibutuhkan bangsa ini," ujar Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada Tribunnews.com, Jumat (18/10/2019).
Namun, Ace memberikan sinyal, Golkar berharap Jokowi masih memberikan kursi Menteri Sosial untuk partai berlambang beringin ini.
"Kami yakin Pak Jokowi akan objektif untuk menilai selama ini Kementerian Sosial dipegang kader Partai Golkar telah bekerja secara maksimal untuk mewujudkan program-program Pak Jokowi," ucap jubir TKN Jokowi-Maruf Amin ini.
Lebih lanjut Ace juga menyatakan Golkar masih punya banyak kader yang mumpuni untuk diberikan kepercayaan menjadi menteri.
"Jika Presiden Jokowi meminta kepada Partai Golkar untuk mengisi portofolio kabinet yang dibutuhkan sesuai dengan bidangnya, tentu kami memiliki kader-kader untuk mengisi portofolio yang dikehendaki beliau," jelas Ace.
"Kami sangat yakin Presiden Jokowi tahu bidang atau Kementerian yang paling tepat ditugaskan kepada kader-kader Partai Golkar," katanya.
"Kami serahkan ke Pak Jokowi. Kami tidak dalam kapasitas mengincar kursi Kementerian tertentu," tegasnya.
Dilantik
Joko Widodo-Ma'ruf Amin bakal dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia 2019-2024, Minggu (20/10/2019).
Namun, hingga kini Jokowi masih menutup rapat informasi mengenai siapa saja yang akan mengisi Kabinet Kerja Jilid II.
Jokowi melalui akun Twitter-nya menyebutkan, susunan kabinet telah rampung.
Namun, dia akan mengumumkan usai pelantikan presiden dan wakil presiden.
"Yang jelas, susunan kabinet sudah rampung. Saya umumkan segera setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober, bisa hari yang sama, atau setelahnya," tulis Jokowi.