Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para Ketua Umum Partai politik (parpol) dalam kabinet Indonesia Maju Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin disarankan untuk melepas jabatan mereka di parpol.
Hal ini menurut dia, penting agar tidak terjadi rangkap jabatan.
Baca: 5 Fakta Juru Bicara Jokowi Fadjroel Rachman, Sempat Jadi Kandidat Capres dan Mantan Aktivis 1998
"Sewajarnya seorang ketua umum partai yang didaulat untuk menjadi menteri, maka meletakkan jabatan adalah langkah terhormat dan berwibawa," ujar pengamat politik, Leo Agustino kepada Tribunnews.com, Rabu (23/10/2019).
Leo Agustino melihat jabatan rangkap akan menimbulkan banyak masalah mulai dari persoalan kepentingan, integritas dan pekerjaan.
Alhasil rangkap jabatan juga akan membuat pejabat tersebut tidak fokus dan target yang diberikan Presiden pun tidak akan tercapai.
Untuk itu dia menyarankan agar para ketua umum parpol yang menjadi menteri, melepas jabatannya.
Sebagaimana diketahui terdapat tiga Ketua Umum parpol menjadi menteri dalam Kabinet Jokowi - Maru Amin.
Mereka adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Plt Ketum PPP, Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Hal senada juga disampaikan Pengamat politik dari Universitas Paramadina Djayadi Hanan kepada Tribunnews.com.
Ketua Umum partai politik (Parpol) diminta untuk memilih fokus mengurus parpol atau menjadi menteri dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin.
"Menteri sebaiknya tidak dirangkap ketum partai," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) ini menanggapi adanya tiga Ketua Umum partai akan menjadi menteri dalam kabinet kerja II.
Apalagi Djayadi Hanan menegaskan, Kabinet Kerja II Jokowi ini perlu tim menteri yang betul-betul fokus bekerja.
Mengingat targetnya cukup ambisius dan memerlukan energi dan konsentrasi penuh dari semua menteri.
Di sisi lain, dia menjelaskan, tugas ketua umum partai politik juga tak kalah penting.
Karena pasti semua partai harus berkonsentrasi melakukan konsolidasi yang penuh untuk keperluan pemilu 2024.
Baca: Hormati Keputusan Prabowo untuk Bergabung di Pemerintahan, Ini Tanggapan Tokoh PKS
Selain juga untuk regenerasi kepemimpinan di partai masing masing.
"Jadi tugas ketua partai juga sangat berat. Maka, ketum partai sebaiknya memilih, fokus di menteri atau di partai," tegasnya.
Jokowi Tidak Larang Menterinya Rangkap Jabatan Jadi Ketum Parpol
Baca: AHY Anak SBY Tak Masuk Kabinet Jokowi, Unggahan Annisa Pohan Soal Lapangkan Hati Ramai Dibahas
Presiden Jokowi tidak melarang jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju merangkap jabatan sebagai ketua umum atau pengurus struktur di partai politik.
Hal ini disampaikan langsung Jokowi di hadapan para menteri usai sesi foto bersama di halaman Istana Merdeka, Rabu (23/10/2019).
Jokowi menegaskan yang paling penting ialah mereka para menteri yang merangkap jabatan sebagai ketum Parpol harus bisa membagi waktu.
"Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya lihat yang paling penting adalah bisa bagi waktu dan ternyata juga tidak ada masalah," ungkap Jokowi.