Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melihat penunjukan ST Burhanudin sebagai Jaksa Agung tidak lepas dari unsur politik.
Menurut dia, mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI tahun 2012 itu dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
"Saya menduga pilihan Burhanudin sebagai Jaksa Agung karena faktor kedekatan dengan tokoh atau pengurus partai yaitu adik kandung dari TB Hasanudin (anggota DPR RI dari PDIP dan mantan Ketua PDIP Jawa Barat,-red)" kata Boyamin, Rabu (23/10/2019).
Dia menyayangkan pilihan Presiden Joko Widodo kepada Burhanudin, karena dinilai berbau politik dan mengulang kembali pemilihan Jaksa Agung periode sebelumnya.
Baca: Foto-foto Para Menteri Jokowi Sebelum Dilantik. Prabowo, Luhut, dan Sri Mulyani Terlihat Akrab
Pada periode 2014-2019, posisi Jaksa Agung ditempati M. Prasetyo.
Sebelum menempati posisi sebagai Jaksa Agung, M Prasetyo bergabung dengan Partai Nasdem.
"Diakui atau tidak Kejagung periode sebelumnya kental kepentingan politik sehingga tidak mandiri dalam penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi," kata dia.
Dia meragukan Jaksa Agung baru akan mampu menegakkan hukum secara mandiri dan independent terlepas dari kepentingan politik jika mengacu terpilihnya Burhanudin karena faktor kedekatan terhadap partai politik.
Dia menilai, Kejagung tidak akan ada gebrakan pemberantasan korupsi yang spektakuler dan akan lebih cenderung penanganan korupsi dengan mekanisme penyelesaian administrasi dengan pola APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah = Inspektorat).
Baca: Pesona Franka, Istri Nadiem Makarim pada Acara Pelantikan Kabinet Jokowi di Istana
Namun, dia meminta, kepada semua pihak agar memberikan kesempatan kepada Burhanudin untuk menjawab tantangan pemberantasan korupsi yang mampu menaikkan indek persepsi menjadi diatas 4 yang sekarang baru level 3,7.
"Kami selalu akan mengajukan gugatan Praperadilan perkara korupsi yang mangkrak di Kejagung dan akan tambah rajin gugat praperadilan jika Jaksa Agung baru melempem pemberantasan korupsi dengan harapan segera diganti dengan Jaksa Agung yang lebih progresif penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," tambahnya.
Pilihan Jokowi
Secara mengejutkan, Presiden Joko Widodo menunjuk ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung dalam "Kabinet Indonesia Maju" periode 2019-2024.
Burhanuddin adalah mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).
Dia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Pada 2011, dia menggantikan posisi Kamal Sofyan sebagai Jampidum.
Burhanuddin memasuki masa purna tugas pada 2014.
Dia menggantikan Muhammad Prasetyo yang masa jabatan berakhir pada 22 Oktober 2019.
Sebelumnya, sempat terjadi perdebatan mengenai posisi Jaksa Agung.
Hal ini mengenai latar belakang Jaksa Agung dari jaksa karier, profesional, ataupun politisi.
Penunjukan Burhanuddin yang memimpin Korps Adhyaksa ini diumumkan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Baca: Susunan Lengkap Nama-nama Menteri Kabinet Indonesia Maju yang Diumumkan Jokowi Pagi Ini
Baca: Detik-detik Jelang Pengumuman Kabinet, Rupiah Terus Menguat Rp 14.035 Per Dolar AS
Sebelumnya, Jokowi telah memanggil calon menteri ke Istana Kepresidenan selama dua hari, Senin hingga Selasa kemarin.
Sejumlah orang yang dipanggil ke Istana Kepresidenan diketahui ada yang berasal dari partai politik, ada juga yang berasal dari kalangan profesional.
Namun dalam dua hari pemanggilan itu, Burhanuddin belum dipanggil.
Jokowi baru memperkenalkan Burhanuddin sebagai jaksa agung pengganti HM Prasetyo pagi tadi di istana.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama menteri anggota kabinet pemerintahannya lima tahun ke depan periode 2019-2024.
Jokowi memperkenalkan susunan kabinetnya dengan nama "Kabinet Indonesia Maju".
Jokowi memperkenalkan nama-nama menterinya sambil lesehan duduk bersama para menteri di tangga Istana Merdeka Jakarta, Rabu (23/10/2019) pagi.
Baca: Resmi Diumumkan Jokowi, Prabowo Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju
Baca: Tak Ada AHY, Berikut 30 Nama Calon Menteri yang Dipanggil Jokowi ke Istana akan Dilantik Hari ini
Berikut nama-nama menteri dan jabatannya yang resmi diumumkan Jokowi :
1. Prof Mahfud MD, Menko Polhukam
2. Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian
3. Prof Muhadjir Effendy, Menko PMK
4. Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi
5. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan
6. Pratikno, Menteri Sekretaris Negara
7. Mohammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri
8. Retno LP Marsudi, Menteri Luar Negeri
9. Fachrul Razi, Menteri Agama
10. Yassona Hamonangan Laoly, Menteri Hukum dan HAM
11. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan
12. Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
13. Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan
14. Juliari Batubara, Menteri Sosial
15. Ida Fauziah, Menteri Tenaga Kerja
16. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian
17. Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan
18. Arifin Tasrif, Menteri ESDM
19. Basuki Hadimuljo, Menteri Pekerjaan Umum.
20. Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan
21. Jhonny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informasi
22. Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian
23. Siti Nurbaya Bakar, Menteri LHK dan Kehutanan
24. Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan
25. Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
26. Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang
27. Suharso Monoarfa, Menteri PPN dan Kepala Bappenas
28. Tjahjo Kumolo, Menpan RB
29. Erick Thohir, Menteri BUMN
30. Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM
31. Wisnutama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32. I Gusti Ayu Bintang Puspayoga, Menteri PPPA
33. Bambang Brojonegoro, Menristek dan Kepala Riset Invonasi Nasional
34. Zainuddin Amali, Menpora
35. Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan RI
36. Pramono Anung, Sekretaris Kabinet
37. Bahlil Lahadalia , Kepala BKPM
38. ST Burhanuddin, Jaksa Agung
Jokowi mengatakan lima tahun ke depan pemerintahannya akan fokus ke pengembangan SDM, penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM.