Baca tanpa iklan
Namun, masih ada kalkulasi terkait nama-nama yang akan dipilih sebagai wakil menteri.
"Lagi dibicarakan tadi, lagi dihitung-hitung bukan jumlahnya, tapi menghitung asalnya darimana, untuk buat keseimbangan, masih dibicarakan," kata Moeldoko.
Ia pun mengakui jatah wakil menteri ini untuk menampung kelompok-kelompok pendukung Jokowi-Ma'ruf pada pilpres 2019 yang belum terwadahi.
"Menjaga keseimbangan, ini kan ada (kelompok) sini kurang terwadahi, ini kurang terwadahi, harus ada," kata dia.
Meski demikian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjamin bahwa kursi wakil menteri nantinya tidak akan sebanyak pada era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kita sedikit. Jaman Pak SBY dulu kan sampai 18 (Wamen)," kata Pratikno
Jika menilik ke susunan menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, memang ada sejumlah kelompok pendukung yang belum mendapatkan jatah.
Kalangan Nahdlatul Ulama misalnya, sudah menyuarakan protes karena merasa tak ada perwakilannya di kabinet.
Sementara itu, dari partai politik, yang masuk ke kabinet saat ini hanya ada parpol pemilik kursi di DPR.
Padahal, ada lima parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf yang tak lolos ke Senayan, yakni Partai Hanura, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
Bahkan, Partai Persatuan Pembangunan yang sudah mendapat jatah satu menteri belum puas.
Meski mengaku bersyukur, Sekjen PPP Arsul Sani tak ragu untuk meminta jatah kursi wakil menteri kepada Jokowi.
Arsul mengatakan, partainya punya kader yang cocok dan mumpuni untuk duduk di kursi tersebut.
"Paling-paling kalau teman-teman di PPP kemudian ingin, wah kok cuma dapet satu (kursi), ya saya bilang kita mohon lagilah. Minta lagi sama Pak Jokowi kalau ada posisi wamen ya dibagi juga," ujar Arsul.