Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Penunjukan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menuai pro kontra.
Prabowo yang merupakan lawan politik Jokowi sejak 2014 ini dianggap bisa memperkuat sekaligus dapat menjadi bumerang bagi pemerintahan.
Namun Jokowi memiliki alasan kuat memilih Prabowo sebagai Menhan.
"Kita ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong,” kata Jokowi saat diwawancarai wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Ia mengungkapkan, rekam jejak Prabowo selama berkarier di TNI dan pemahaman Prabowo dalam bidang pertahanan diharapkan mampu membuat Kementerian Pertahanan lebih baik lagi.
"Ya memang pengalaman beliau besar, beliau ada di situ," kata Jokowi.
Baca: Berita Populer: Alasan Presiden Jokowi Pilih Rivalnya, Prabowo Subianto jadi Menteri Pertahanan
Jokowi juga menegaskan, di Indonesia tidak mengenal oposisi seperti di negara lain.
Keputusan Prabowo menerima tawaran Jokowi menjadi Menhan mendapat tanggapan dari sejumlah partai.
Termasuk dari partai pendukung Prabowo saat Pilpres 2019, misalnya Partai Amanat Nasional (PAN).
Ketua DPP PAN, Yandri Susanto sempat kaget dengan keputusan Prabowo.
"Tentu kita kaget juga Pak Prabowo mau jadi menteri ya. Saya enggak kebayang itu capres nanti raker sama Komisi I," kata Yandri sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari tayangan KompasTV, Sabtu (26/10/2019).
Tanggapan lain datang dari Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.
Menurut Mardani, langkah Prabowo merapat ke pemerintahan Jokowi membuat iklim demokrasi di Indonesia, tidak sehat.
Pasalnya, hampir sebagian besar partai politik, berada di pemerintahan.
"PKS berharap tidak oposisi sendiri," kata Mardani.
Perbandingan parpol yang menjadi oposisi juga lebih sedikit dibandingkan dengan parpol yang mendukung Jokowi.
Menurutnya, hal ini dapat memberikan dampak yang tidak sehat, karena oposisi akan sepi.
Baca: Ryamizard Ryacudu Lega Serahkan Tanggung Jawab sebagai Menteri Pertahanan ke Prabowo Subianto
Peneliti Senior Politik LIPI, Syamsudin Haris pun ikut menanggapi bergabungnya Prabowo dalam kabinet.
“Oposisi sangat diperlukan untuk menkritisi pemerintahan, sistem politik kita harusnya ada oposisi sebagai konsekuensi logis parpol yang kalah,” kata Syamsudin.
Tanggapan berbeda datang dari Ketua MPR, Bambang Soesatyo.
"Masuknya Prabowo merupakan rekonsiliasi pasca pemilu," kata Bambang.
Menurut politikus senior Partai Golkar ini, Prabowo memiliki kompetensi dalam bidang pertahanan dan pertanian.
“Ditunjuknya Prabowo menjadi Menhan untuk stabilitas pemerintahan Jokowi,” kata dia.
(Tibunnews.com/Rica Agustina)