Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mendesak agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membuka kembali akses situs APBD DKI Jakarta.
Pasalnya, situs resmi apbd.jakarta.go.id kini ditutup setelah viralnya anggaran Belanja Alat Tulis Kantor yang menyebut pembelian Lem Aibon senilai Rp 82, 8 miliar.
Bagi William, tindakan penutupan akses APBD tersebut justru malah menunjukkan pemerintah DKI Jakarta yang terkesan tidak transparan.
Baca: PSI Pertanyakan Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar untuk Murid, Data di Situs APBD Jakarta Hilang
Dilansir Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan William dalam jumpa pers yang disiarkan secara langsung di Facebook Partai Solidaritas Indonesia, Rabu (30/10/2019).
Awalnya, William membacakan beberapa anggaran belanja yang ia anggap ngawur lantaran angkanya terlalu fantastis.
Di antaranya adalah Lem Aibon Rp 82,8 miliar hingga komputer seharga Rp 15 juta per unit.
William menyebut hal ini sebagai teguran untuk Anies Baswedan agar bisa segera memberi klarifikasi.
William juga mendesak Anies Baswedan untuk lebih serius dalam mengawasi penggunaan APBD.
"Jadi ini sebenarnya panggilan keras untuk Pak Gubernur Anies Baswedan agar yang serius dalam menganggarkan APBD ini, yang transparan, agar semua masyarakat DKI Jakarta bisa melihat," kata William.
William meminta masyarakat untuk ikut mengawal rapat komisi serta badan anggaran (banggar).
"Kami juga meminta publik mengawal rapat-rapat komisi yang sekarang terjadi," ucap William.
"Jadi sebulan ini akan terus terjadi pembahasan-pembasan anggaran dengan komisi-komisi dengan banggar, publik harus segera memperhatikan ini."
Baca: Dinas Pendidikan DKI Jakarta Angkat Bicara tentang Anggaran Lem Aibon yang Capai Rp 82,8 Miliar
William menyinggung situs APBD yang tiba-tiba ditutup aksesnya.
"Karena website-nya sudah tidak ada, di-take down, bagaimana lagi kita memperhatikan anggaran-anggaran tersebut kalau tidak di pembasan anggaran di komisi dan di banggar," tuturnya.
Maka dari itu, William mendesak agar Anies Baswedan kembali membuka akses situs tersebut agar bisa diawasi masyarakat.
"Kami meminta Gubernur Anies Baswedan, gubernur yang dipilih rakyat, untuk bekerja untuk rakyat, untuk segera membuka kembali akses data anggaran APBD 2020 ke website milik rakyat," ujarnya.
William menegaskan bahwa uang yang ada dalam APBD adalah uang rakyat sehingga mestinya mereka diberi hak untuk mengetahui penggunaannya.
"Ini bukan uang Gubernur Anies Baswedan, ini juga bukan uang saya anggota DPRD, ini uang rakyat," tegasnya.
"Masa rakyat tidak boleh mengetahui uangnya untuk apa digunakan?"
Viral APBD Lem Aibon
Viralnya anggaran Lem Aibon pertama dipublikasikan oleh William dalam akun Twitter @willsarana, Selasa (29/10/2019) malam.
Dalam cuitan itu, William menyertakan foto situs resmi apbd.jakarta.go.id yang menunjukkan anggaran Belanja Alat Tulis Kantor.
Dalam tabel itu terdapat Lem Aibon seharga Rp 184 ribu.
Berdasarkan data itu, Lem Aibon dibeli sejumlah 37.500 buah dan dikali 12 bulan dalam satu tahun.
Total angka yang diperoleh untuk Lem Aibon sebesar Rp 82, 8 miliar.
Sedangkan di bawahnya tertera Tinta Printer HP 685 Black Ink Catridge seharga Rp 104.600.
Namun tinta printer tersebut tidak ikut dalam totalan bersama dengan Lem Aibon.
Melalui cuitan itu, William mempertanyakan mengapa Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyediakan dua kaleng Lem Aibon per murid setiap bulan.
Baca: Lem Aibon 82,8 Miliar Naik Daun, Warganet Kritik Anies dan Bandingkan dengan Pemerintahan Ahok
"Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan.
Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya.
Buat apa?
https://apbd.jakarta.go.id/main/pub/2020/1/4/rka/221/list?cd=dW5pdD0xMDEwMTMwMSZpZGdpYXQ9NTY1NTcz
Kalau banyak yang RT besok pagi saya akan buka-bukaan soal anggaran DKI," tulisnya.
Tak lama setelah cuitan itu menjadi Trending Twitter Indonesia, William berharap situs APBD DKI Jakarta itu tidak ditutup.
Namun sejak viral, tabel anggaran dalam situs tersebut sudah menghilang.
Situs APBD DKI Jakarta bagian Anggaran hanya menampilkan tulisan "Info Jadwal belum ada yang dipublikasikan".
Baca: William Sarana akan Buka-bukaan soal Dugaan Anggaran Lem Aibon Ro 82,8 Miliar
Tanggapan Dinas Pendidikan
Dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, Rabu (30/10/2019), Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati turut berkomentar tentang hal ini.
Susi menyatakan pihaknya akan mengecek kembali terkait anggaran untuk Lem Aibon tersebut.
Ia menyebut kemungkinan anggaran itu salah ketik.
“Kami sedang cek kembali apakah ini salah ketik atau bagaimana,” ujar Susi, Selasa malam.
Susi menyebut dinasnya hanya membeli peralatan tulis berupa kertas dan tinta.
“Kalau untuk dinas, saya hanya beli kertas dan tinta. Kami sedang cek ke sekolah-sekolah,” ungkapnya.
Baca: Anggaran Beli Lem Aibon Rp 82,8 Miliar, William: Saya Akan Buka-bukaan tentang APBD DKI Jakarta
Menurut Susi, Dinas Pendidikan sudah melakukan revisi pengajuan anggaran pada akhir minggu lalu.
Kini pihaknya akan melakukan pengecekan ulang soal pengajuan anggaran dengan angka fantastis itu.
"Kami revisi terakhir hari Jumat hingga Sabtu malam, kami akan lakukan penyisiran kembali untuk mengecek ulang,” ujarnya.
Susi menegaskan pihaknya juga akan segera memberikan pernyataan kepada publik.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaifullah akan segera menjelaskan tentang anggaran Lem Aibon itu.
Syaifullah menyebut akan segera menggelar rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019) siang.
"Insya Allah hal ini akan saya jelaskan secara detail nanti siang di komisi DPRD," ujar Syaifullah.
(Tribunnews.com/Ifa Nabila)