Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR telah menetapkan nama-nama anggota dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Penetapan tersebut digelar melalui rapat paripurna DPR RI ke-4, pada Selasa (29/10/2019) lalu.
DPR menetapkan sebanyak 11 komisi dan 7 badan dalam susunan AKD DPR.
Baca: Harapan Pengurus Klub pada Pengurus Baru PSSI
Baca: Jaksa Sebut Artis Irwansyah Kecipratan Aliran Uang Dari Wawan
Baca: Isu Menhan Enggan Terima Gaji: Prabowo Subianto Membantah dan Klarifikasi Dahnil Anzar
Selain itu, dalam rapat paripurna ditetapkan juga mitra kerja setiap komisi.
Kunci Jawaban PAI Kelas 11 Halaman 94 95 96 97 Kurikulum Merdeka, Uji Kompetensi Bab 3 - Halaman all
15 Latihan Soal dan Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 4 SD Bab 2 Kurikulum Merdeka, Di Bawah Atap
Dipastikan, setiap kementerian hanya bermitra dengan satu komisi.
Berikut mitra kerja komisi-komisi di DPR.
Komisi I
Komisi I DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas dalam bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen
Adapun mitra kerjanya sebagai berikut:
Kementerian Pertahanan (Kemhan)
Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)
Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL, dan AU
Badan Intelijen Negara (BIN)
Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Komisi Informasi Pusat (KI Pusat)
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
Dewan Pers
Perum LKBN Antara
Lembaga Sensor Film (LSF)
Komisi II
Komisi II DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas dalam bidang pemerintahan aalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan,
pertanahan dan reforma agraria.
Mitra kerja sebagai berikut:
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Sekretariat Negara
Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Sekretariat Kabinet RI
Ombudsman RI (ORI)
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Komisi III
Komisi III DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang hukum, HAM, dan keamanan
Mitra kerja sebagai berikut:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Agung
Kepolisian Republik Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komisi Hukum Nasional
Sekretariat Mahkamah Agung
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Badan Narkotika Nasional
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Komisi IV
Komisi IV DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertanian, kehutanan, maritim/ kelautan dan perikanan, dan pangan.
Mitra Kerja sebagai berikut:
Kementerian Pertanian
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Urusan Logistik
Dewan Maritim Nasional
Komisi V
Komisi V DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,
pencarian dan pertolongan.
Mitra kerja sebagai berikut:
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Perhubungan
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Komisi VI
Komisi VI DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi UKM, BUMN, investasi, dan standarisasi nasional
Mitra kerja sebagai berikut:
Kementerian Perindustrian
Kementerian Perdagangan
Kementerian Koperasi dan UKM
Kementerian BUMN
Badan Koordinasi penanaman Modal
Badan Standardisasi Nasional
Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Dewan Koperasi Indonesia
Komisi VII
Komisi VII DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang energi, riset dan teknologi, lingkungan hidup.
Mitra kerja sebagai berikut:
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Badan Tenaga Nuklir Indonesia
Badan Informasi Geospasial
SKK Migas
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Dewan Riset Nasional
Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Komisi VIII
Komisi VIII DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan & perlindungan anak, bencana, dan haji
Mitra kerja sebagai berikut:
Kementerian Agama
Kementerian Sosial
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Amil Zakat Nasional
Badan Wakaf Indonesia
Komisi IX
Komisi IX DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan.
Mitra kerja sebagai berikut:
Kementerian Kesehatan
Kementerian Ketenagakerjaan
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Komisi X
Komisi X DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pendidikan, olahraga, sejarah.
Mitra kerja sebagai berikut:
Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pariwisata
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Perpustakaan Nasional
Komisi XI
Komisi XI DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang keuangan dan perbankan
Mitra kerja sebagai berikut:
Kementerian Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pusat Statistik
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Bank Indonesia
Perbankan
Kliring Penjaminan Efek Indonesia
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lembaga Penjamin Simpanan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan