TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo berkomentar soal penghapusan jabatan eselon III dan IV.
Tjahjo berpendapat penghapusan ini bertujuan untuk membangun profesionalisme dalam birokrasi.
Pembangunan profesionalisme juga dilakukan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil oleh Badan Kepegawaian Negara.
Sementara itu, BD, seorang pegawai negeri sipil eselon III D di sebuah lembaga pemerintah non-kementerian, menanggapi rencana penghapusan eselonisasi di kementerian dan lembaga pemerintahan.
Dia tidak mempermasalahkan jika rencana penghapusan tersebut diberlakukan di lembaganya.
"Mau bagaimana lagi? Jabatan hanya rezeki. Amanah," ujar BD kepada Tribun Network di Jakarta, Rabu (30/10).
Baca: Dua Hari Kerja di KKP, Edy Prabowo Ingin Segera Angkat Pejabat Eselon l hingga IV
BD saat ini berstatus kepala sub bagian tata usaha di lembaga tempat dia bekerja. Menurut BD, jika eselonisasi dihilangkan, maka tidak ada orang yang bertanggung jawab atas tata usaha.
"Sejujurnya saya tidak mempermasalahkan hal ini, tapi apakah nanti tanggung jawab administrasi dipegang oleh staf," tanya BD.
Tujuan lainnya dari penghapusan jabatan ini adalah memangkas birokrasi agar tidak ada hambatan lagi dalam pengambilan keputusan.
"Birokrasi yang hierarkis ini menimbulkan penundaan dalam pengambilan keputusan. Hal ini yang ingin dipangkas Pak Presiden melalui Kementerian PAN-RB," ujar Tjahjo di Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (30/10).
Tjahjo Kumolo mencontohkan hambatan birokrasi yang hierarkis.
Menurut dia percepatan untuk mengeluarkan izin, misalnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu, masih sangat lamban.
BD membenarkan apa yang dikeluhkan oleh Tjahjo Kumolo.
Dia menuturkan alasan mengapa surat-surat penting lama keluar karena surat tersebut harus disampaikan secara berjenjang.
Baca: Hapus Jabatan Eselon, Menteri Tjahjo Kumolo Sesumbar Tak Ada Lagi Jual Beli Jabatan